Nasionaldetik.com, — 06 Mei 2026 Proyek rekonstruksi jalan beton ruas Masigit–Terumbu menuai sorotan publik. Retakan yang muncul dalam waktu relatif singkat memunculkan dugaan lemahnya pengawasan teknis dari pihak terkait, khususnya pengendalian mutu di lapangan.
Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah titik pada badan jalan menunjukkan keretakan memanjang yang mengindikasikan potensi kegagalan konstruksi dini. Kondisi tersebut dinilai tidak sebanding dengan nilai proyek yang mencapai miliaran rupiah dan masih dalam masa pekerjaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah aktivis di wilayah Serang Utara mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh, termasuk kemungkinan pembongkaran ulang pada bagian yang terdampak. Mereka menilai, jika dibiarkan, kerusakan dini berpotensi merugikan keuangan negara serta membahayakan pengguna jalan.
“Ini bukan sekadar retak biasa. Kalau sejak awal sudah bermasalah, patut diduga ada yang tidak beres, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya,Selasa 05/05/26
Dalam konteks teknis, keretakan pada beton bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kualitas material yang tidak sesuai spesifikasi, proses curing (perawatan beton) yang tidak optimal, hingga beban lalu lintas yang belum seharusnya melintas. Namun demikian, hal tersebut tetap membutuhkan verifikasi dari pihak berwenang.
Sorotan utama mengarah pada fungsi pengawasan. Dugaan menguat bahwa peran pengendalian dari instansi terkait, termasuk pengawas lapangan dan konsultan, belum berjalan maksimal. Hal ini memicu persepsi publik tentang potensi lemahnya kontrol terhadap mutu pekerjaan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek dan instansi terkait belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna mendapatkan penjelasan komprehensif terkait kondisi di lapangan.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam proyek infrastruktur publik bukan sekadar formalitas. Pengawasan yang kuat dan independen menjadi kunci agar kualitas pembangunan tidak dikorbankan.
Publik kini menunggu langkah tegas: apakah akan dilakukan audit teknis, evaluasi kontraktor, atau bahkan pembongkaran ulang demi menjamin keselamatan dan kualitas infrastruktur.
(Pran’s IWO-I)
