Nasionaldetik.com,— 04 September 2026 Pembongkaran gedung Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Desa Karangpuri, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang disebut dilakukan untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), menuai sorotan. Kamis, (3/9/26).
Akibat pembongkaran tersebut, anak-anak usia dini yang sebelumnya mengikuti kegiatan belajar mengajar di gedung sekolah disebut harus berpindah dan melaksanakan kegiatan pembelajaran di Balai Desa Karangpuri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Informasi tersebut mencuat melalui unggahan media sosial yang menyebut bahwa sejak akhir Desember 2025, para siswa TK Dharma Wanita Desa Karangpuri terpaksa mengikuti kegiatan belajar di balai desa setelah bangunan sekolah mereka dibongkar untuk kepentingan pembangunan koperasi.
Kondisi tersebut tentu menjadi perhatian, mengingat anak-anak usia dini membutuhkan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan memadai untuk menunjang proses pendidikan serta perkembangan mereka.
Ruang balai desa yang digunakan sebagai tempat belajar juga disebut tidak seluas dan tidak senyaman gedung sekolah sebelumnya. Kondisi itu membuat berbagai aktivitas pembelajaran harus menyesuaikan dengan keterbatasan ruang yang tersedia.
DPN CAPA Soroti Dampak Pembangunan terhadap Pendidikan Anak
Persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari Dewan Pimpinan Nasional Cendekiawan Anak Pahlawan (DPN CAPA).
DPN CAPA menilai pembangunan fasilitas ekonomi desa pada prinsipnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, pembangunan tersebut jangan sampai berdampak terhadap pemenuhan hak anak, khususnya hak memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang layak.
Ketua Umum DPN CAPA, Dewi Nuri, B.S.Pd, menyatakan keprihatinannya atas kondisi yang dialami para siswa TK tersebut.
“Saya sebagai Ketua Umum DPN CAPA dan juga seorang pendidik, sangat prihatin dengan kejadian ini. Pembangunan ekonomi seperti KopDes memang penting, tetapi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan masa depan anak-anak kita.”
Menurut Dewi, fasilitas pendidikan anak usia dini harus mendapat perhatian dan perlindungan. Jangan sampai kepentingan pembangunan fasilitas lain menyebabkan anak-anak kehilangan ruang belajar yang semestinya.
“Sekolah merupakan tempat untuk mencerdaskan anak bangsa. Jangan sampai kepentingan pembangunan fasilitas lain justru membuat anak-anak kehilangan ruang belajar yang layak,” tegasnya.
Jangan Sampai Anak Menjadi Korban Kebijakan Pembangunan
DPN CAPA meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan seluruh pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar pembongkaran bangunan sekolah tersebut.
Menurut DPN CAPA, perlu dipastikan terlebih dahulu status lahan, dasar penggunaan lahan, proses pengambilan keputusan, serta perencanaan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menyebabkan fasilitas pendidikan tersebut harus dibongkar.
“Yang harus dijelaskan adalah bagaimana status lahannya, siapa yang mengambil keputusan, apa dasar pembongkarannya dan bagaimana nasib fasilitas pendidikan setelah pembangunan KopDes dilakukan. Jangan sampai anak-anak menjadi pihak yang paling dirugikan,” ujar Dewi.
DPN CAPA juga meminta pemerintah memastikan bahwa tempat belajar sementara yang digunakan para siswa benar-benar memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kebutuhan proses pembelajaran anak usia dini.
DPN CAPA Sampaikan Lima Tuntutan
Atas persoalan tersebut, DPN CAPA menyampaikan lima tuntutan:
Menghentikan sementara pembangunan KopDes, apabila benar menggunakan atau berdiri di atas lahan fasilitas pendidikan, sampai status lahan dan dasar penggunaannya dapat dipastikan secara jelas dan terbuka;
Menyediakan ruang belajar sementara yang layak, aman dan nyaman bagi para siswa TK selama proses pembangunan berlangsung;
Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan yang berpotensi mengurangi, menghilangkan atau mengganggu fasilitas pendidikan;
Melibatkan instansi terkait, termasuk Dinas Pendidikan serta lembaga yang berwenang dalam perlindungan anak, untuk turun langsung melakukan peninjauan terhadap kondisi sekolah dan tempat belajar sementara;
Memerintahkan DPD CAPA Jawa Timur dan DPC CAPA Sidoarjo untuk mengawal persoalan tersebut serta mendampingi komunikasi antara wali murid, pihak sekolah dan pemerintah setempat.
DPN CAPA Akan Kawal hingga Ada Solusi
Dewi menegaskan, DPN CAPA akan terus memantau perkembangan persoalan tersebut hingga hak anak-anak untuk memperoleh tempat belajar yang layak benar-benar terpenuhi.
“Para pahlawan dahulu berjuang agar anak-anak bangsa dapat memperoleh pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Jangan sampai semangat itu justru kita nodai dengan kebijakan pembangunan yang mengorbankan fasilitas pendidikan anak,” pungkasnya.
DPN CAPA juga mengajak masyarakat, khususnya para orang tua dan pemerhati pendidikan, untuk ikut mengawal persoalan tersebut secara kritis, objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, diperlukan klarifikasi dari Pemerintah Desa Karangpuri, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, pihak pengelola TK Dharma Wanita serta instansi terkait mengenai status lahan, dasar pembongkaran gedung sekolah, perencanaan pembangunan KDKMP, dan solusi permanen bagi para siswa.
Reporter: Redaksi
