Nasionaldetik.com,— 03 September 2026 Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) menyoroti serius dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami ratusan santri Pondok Pesantren Manba’ul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Selasa (1/9/2026).
Ketua Umum PNIB, Abdur Rozaq Waluyo Wasis Nugroho atau Gus Wal, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut. Menurutnya, program MBG merupakan program strategis yang seharusnya menghadirkan pemenuhan gizi dan kesehatan bagi anak-anak Indonesia, bukan justru menimbulkan persoalan kesehatan hingga harus dilarikan ke rumah sakit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Santri dan pelajar itu anak-anak kita. Mereka makan MBG karena percaya bahwa makanan yang diberikan negara aman dan bergizi. Jangan sampai program yang niat awalnya baik justru berulang kali menimbulkan korban. Kita tidak boleh menganggap keracunan MBG sebagai sesuatu yang biasa dan jangan menormalisasikanya,” tegas Gus Wal.
Berdasarkan informasi sementara, ratusan santri mengalami sejumlah gejala seperti mual, muntah, pusing, sakit perut, diare dan lemas setelah menyantap paket MBG. Data sementara Dinas Kesehatan Sidoarjo menyebut 293 santri mendapatkan perawatan di delapan rumah sakit, sementara laporan lain menyebut jumlah santri yang mengalami gejala dapat mencapai lebih dari 400 orang.
Menurut Gus Wal, pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan penyebab kejadian secara transparan melalui pemeriksaan sampel makanan, pemeriksaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta investigasi menyeluruh terhadap seluruh rantai penyediaan makanan.
“Dapur ditutup atau disuspend itu penting sebagai langkah pengamanan. Kepala dapur dicopot juga merupakan kewenangan manajerial. Tetapi publik tetap berhak mengetahui : apa penyebabnya, di mana letak kelalaiannya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana agar kejadian serupa tidak berulang,” ujar Gus Wal.
PNIB menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab tidak boleh ditetapkan secara sembarangan. Penetapan tersangka harus berdasarkan bukti dan melalui proses hukum yang objektif. Akan tetapi, apabila hasil investigasi menemukan adanya kelalaian, pelanggaran standar keamanan pangan, atau unsur pidana, maka harus ada pertanggungjawaban hukum yang jelas.
“Jangan sampai polanya berulang : korban berjatuhan, dibawa ke rumah sakit, pemerintah menyampaikan keprihatinan, dilakukan evaluasi, dapur ditutup, pejabat atau kepala dapur diganti, lalu selesai. Kemudian masyarakat diminta menunggu kejadian berikutnya. Ini tidak boleh menjadi SOP penanganan tragedi,” kritiknya.
Gus Wal juga menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan MBG, mulai dari pengadaan bahan pangan, kualitas dan masa simpan bahan makanan, proses memasak, higienitas dapur, distribusi, waktu pengantaran, hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh peserta program.
Menurut PNIB, target pemerintah untuk mewujudkan zero accident dalam pelaksanaan MBG harus diterjemahkan menjadi standar keselamatan yang benar-benar diterapkan di lapangan, bukan hanya menjadi slogan.
“Yang kita bicarakan bukan sekadar nasi, telur, sayur atau buah. Ini menyangkut keselamatan manusia, menyangkut santri, pelajar, anak-anak bangsa penerus masa depan kepemimpinan negara dimasa depan dan kepercayaan orang tua kepada negara,” kata Gus Wal.
PNIB juga mengingatkan agar persoalan ini tidak ditutup dengan narasi bahwa program MBG harus tetap berjalan apa pun yang terjadi. Menurut Gus Wal, keberlanjutan program dan keselamatan penerima manfaat bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan.
“MBG harus jalan, tetapi harus aman. Jangan karena mengejar target distribusi lalu standar keselamatan dikompromikan. Negara harus mampu memastikan makanan sampai kepada anak-anak dalam kondisi layak, sehat dan aman dikonsumsi,” tegasnya.
PNIB meminta pemerintah membuka hasil investigasi kepada publik secara transparan, memberikan pelayanan dan pemulihan terbaik bagi seluruh korban, serta memastikan adanya evaluasi dan perbaikan sistem secara konkret.
“Korban boleh sembuh, tetapi kepercayaan publik belum tentu mudah pulih. Karena itu, yang harus disembuhkan bukan hanya korban keracunan, tetapi juga sistem yang memungkinkan kejadian seperti ini berulang,” pungkas Gus Wal.
Tim Redaksi
