Nasionaldetik.com,– 16 Mei 2026 Alih-alih berfokus pada kesejahteraan publik, kinerja sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dinilai telah melenceng jauh dari amanah rakyat. Anggaran daerah diduga kuat dimanfaatkan hanya untuk memuluskan program berbasis kepentingan kelompok, bermodus kongkalikong proyek dari tingkat atas hingga ke tingkat desa.
Hal tersebut mencuat dalam diskusi kritis yang berlangsung hangat di Sewangi Coffee pada Jumat, 15 Mei 2026. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Perencanaan SDM Iwo Indonesia (berinisial ES) dan teman-teman Pimred , serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Permainan Anggaran” Oknum Pejabat
Dalam perbincangan yang berlangsung tajam tersebut, terungkap bagaimana alur dugaan praktik korupsi sistemik pengondisian proyek (ploting) APBD dijalankan:
Penyanderaan Anggaran di Legislatif:Program atau proyek dinas tertentu sengaja diancam untuk tidak disetujui (di-ACC) oleh oknum dewan jika kepala dinas menolak memindahkan plot proyek ke wilayah yang diinginkan anggota dewan tersebut.
Simbiosis Mutualisme Haram: Setelah kepala dinas tunduk demi kelancaran anggaran, oknum dewan akan mengunci program tersebut. Imbalannya, dewan mendapatkan jatah proyek yang nantinya diturunkan ke pihak ketiga (pengusaha).
Aliran “Fee” 20%:Pengusaha yang ditunjuk sudah memahami aturan main tanpa perlu dibicarakan di awal, di mana jatah (fee) sebesar 20% mengalir kembali ke oknum dewan.
Pemanfaatan Kepala Desa & Alat Kampanye: Proyek tersebut kemudian diturunkan ke desa-desa yang sudah dikondisikan. Dengan memfasilitasi proyek ini, oknum dewan mengamankan suara dari kepala desa dan masyarakat untuk kepentingan pemilu/kampanye berikutnya, sementara pendanaan kampanye dibiayai oleh pengusaha yang mendapat proyek.
Kondisi inilah yang dinilai membuat para pejabat dan anggota dewan di Majalengka kehilangan sensitivitas terhadap kebutuhan riil masyarakat bawah, karena program yang dilahirkan murni berdasarkan asas bagi-bagi keuntungan.
Para pimpinan redaksi, Kabid Perencanaan SDM Iwo Indonesia (ES), tokoh masyarakat, serta mantan pejabat, mantan kepala dinas, dan pengusaha di Majalengka.
Kritik tajam dan pembongkaran bobroknya kinerja pejabat Majalengka yang diduga terjebak dalam praktik korupsi, ploting anggaran, dan manipulasi proyek demi kepentingan politik-finansial pribadi.
Jumat, 15 Mei 2026.
Sewangi Coffee, Majalengka.
Karena program kerja yang diturunkan pemerintah daerah dinilai tidak berorientasi pada masyarakat, melainkan hanya menjadi alat transaksi (bancakan) antara dewan, dinas, dan pengusaha.
Praktik ini dilakukan dengan cara menekan kepala dinas dalam penyusunan anggaran, mengarahkan penunjukan langsung pihak ketiga (pengusaha), menarik fee sebesar 20%, dan memanfaatkan proyek desa sebagai instrumen pemenangan kampanye politik.
Tim Redaksi
