LABUHANBATU UTARA (Nasionaldetik.com)
— Integritas dan kepatuhan hukum para wakil rakyat di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) kini menjadi sorotan tajam. Puluhan anggota DPRD Labura diduga kuat tidak taat administrasi dan mengabaikan kewajiban pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Sikap tidak patuh ini disinyalir telah merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama bertahun-tahun(31 Agustus 2026).
Berdasarkan salinan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), praktik piutang TGR ini tercatat telah mengendap sejak tahun 2010 hingga 2024. Total piutang yang membebani keuangan daerah tersebut mencapai Rp 1,5 miliar, dan baru berkurang sekitar Rp 300 juta setelah ada iktikad pembayaran dari beberapa anggota dewan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat dikonfirmasi wartawan di kantor DPRD Labura pada Kamis (27/8/2026), Sekretaris DPRD Labura, Eddy S. Sialoho, membenarkan adanya sisa tunggakan tersebut.
”Upaya yang sudah kami lakukan yaitu menyurati masing-masing individu agar segera melunasi utang tersebut. Setiap kali mengeluarkan surat teguran, kami juga menyampaikan tembusannya kepada Inspektorat,” tegas Sialoho.
Di sisi lain, salah satu anggota DPRD Labura yang akrab disapa Popo memberikan tanggapan singkat saat dikonfirmasi oleh media ini terkait tunggakan tersebut. Ia mengarahkan agar pembayaran TGR tersebut disikapi secara berangsur.
”Kami masih dalam tahap mencicil, Bang. Maklumlah, Bang,” ungkap Popo singkat.
Pernyataan ini berbanding terbalik dengan ketentuan aturan tata kelola keuangan negara. Ironisnya, temuan pemeriksaan BPK tersebut sudah melampaui batas waktu 60 hari sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengembalian TGR seharusnya dilunasi sebelum batas waktu tersebut berakhir, namun temuan ini justru dibiarkan mengendap hingga bertahun-tahun dan diperlakukan seperti utang biasa.
Pihak pengawas internal Pemkab Labura juga terkesan lamban menyikapi persoalan yang berlarut-larut ini. Sekretaris Inspektorat Labura, Sofyan, saat dikonfirmasi meminta agar konfirmasi disampaikan secara tertulis. Namun, ketika ditanya alasan tidak dilakukannya tindakan penagihan secara paksa, ia enggan memberikan jawaban pasti.
”Kasus ini perlu dibuka kembali. Tolong disertai surat resmi. Meski nantinya agak lama menjawab, yang pasti kami akan menjawab,” ujar Sofyan.
Sikap para wakil rakyat yang enggan atau menunda kewajiban menyetorkan kembali uang negara ini dinilai mencederai amanah publik. Sebagai pejabat daerah yang digaji dari uang rakyat, anggota dewan seharusnya menjadi contoh utama dalam penegakan kepatuhan hukum dan tata kelola keuangan negara, bukan justru berlindung di balik jabatan.
Pengabaian kewajiban pengembalian TGR oleh anggota DPRD Labura ini dinilai bertentangan dengan serangkaian regulasi tata kelola keuangan negara serta undang-undang tindak pidana korupsi. Setiap anggota DPRD berkewajiban menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga perwakilan rakyat, serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SN.
