Nasionaldetik.com,—- 7 Juni 2026
Euforia pelantikan 241 kepala TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Merangin, Sabtu (6/6/2026), menyisakan tangis dan dugaan praktik jual-beli jabatan. Di balik seremonial, sejumlah kepala sekolah mengaku menjadi korban mutasi “berbayar” dengan nilai Rp6 juta hingga Rp20 juta. “Ada yang dinonjobkan karena tak punya uang, ada pula yang sudah membayar justru dipindah ke wilayah jauh.”
Merujuk Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018, mutasi kepala sekolah bertujuan untuk penyegaran organisasi dan pemerataan mutu. Namun, menurut pengakuan para kepala sekolah kepada Nasionaldetik.com, mutasi di Merangin justru diduga berbanding lurus dengan besaran ‘kontribusi’ dan kedekatan dengan kekuasaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seorang guru perempuan yang mengajar di SD wilayah Kelurahan Dusun Bangko mengaku menyetorkan Rp6 juta kepada seorang berinisial ST. Menurut pengakuannya, ST menyebut permintaan itu atas perintah oknum pejabat di Dinas Pendidikan.
“Saya ini pemula, Bang. Saya mau cari pengalaman dulu, makanya minta sekolah terdekat di luar Bangko. Kan dekat juga saya pulang-pergi dari rumah,” ujarnya.
Namun saat pelantikan, 6 Juni 2026, ia justru dilantik menjadi Kepala SDN di wilayah Nalo Gedang, Kecamatan Nalo Tantan, jauh dari permintaannya. “Saya minta uang saya dikembalikan saja. Biarlah saya mengajar di sekolah asal,” ujarnya kepada Nasionaldetik.com.
Dua kepala SD di Pematang Kandis, perempuan dan laki-laki, mengaku dipanggil menghadap oknum pejabat Dinas Pendidikan Merangin ke kantornya.
“Kami berdua dipanggil menghadap ke kantornya. Saat itu oknum pejabat tersebut menyampaikan, ‘Mau lanjut apa tidak? Kalau tidak penuh ke atas, penuh ke bawah’,” tutur kepala sekolah perempuan itu kepada Nasionaldetik.com.
Menurut pengakuannya, oknum pejabat itu menyebut dua inisial, IM dan ST, sebagai pihak yang akan “mengurus di lapangan”. Kalimat ‘penuh ke atas, penuh ke bawah’ ia tafsirkan sebagai isyarat permintaan setoran uang jika ingin tetap menjabat atau mendapat lokasi penempatan strategis.
Kepala sekolah perempuan itu mengaku menyetor Rp20 juta ke ST sekitar Maret 2026 via transfer. Belakangan uang itu dikembalikan ST. “Apa masih kurang atau ada yang setor lebih besar, saya malah dipindah ke Muaro Siau. Rekan saya, kepala sekolah laki-laki, karena tidak punya uang, akhirnya dinonjobkan,” ujarnya.
Kepala sekolah laki-laki yang dinonjobkan itu menuturkan, oknum pejabat tersebut menyampaikan bahwa dirinya diganti. Penggantinya, kata oknum itu, masih memiliki hubungan keluarga dengan Bupati. “Kami tidak bisa mengatakan tidak,” ucap oknum pejabat itu, ditirukan narasumber kepada Nasionaldetik.com.
“Ada tawaran alternatif, saya ditawari sekolah lain yang sama-sama Tipe A. ‘Saya tidak akan rugi’, kata oknum itu,” tutur kepala sekolah nonjob tersebut.
Sementara itu, seorang Plt Kepala Sekolah laki-laki di wilayah eks Kecamatan Sungai Manau Lamo mengaku menyetor Rp15 juta agar dilantik menjadi kepala sekolah definitif. Namun, hingga kini ia tak kunjung dilantik.
“Saat itu saya ditawari mau ditempatkan di mana. Saya usul SD di dalam saja. Uang saya serahkan ke pengurus. Kabarnya, untuk wilayah itu semua lewat orang itu,” ujarnya kepada Nasionaldetik.com.
Ditanya siapa penerimanya, ia enggan menyebut nama. “Ke pengurus itu lah,” katanya. Setelah tak dilantik, ia melakukan konfirmasi. “Dia bilang, tunggu pelantikan Desember 2026,” tuturnya. “Ada juga kawan senasib. Info dari yang sudah dilantik, ada seorang lagi sama seperti saya,” ungkapnya.
Berbeda lagi cerita di wilayah Pamenang Induk. Beberapa kepala sekolah mengaku dipanggil oknum pejabat Dinas Pendidikan ke rumahnya di Pamenang saat bulan puasa.
“Pemanggilan itu bulan puasa. Karena saya tidak hadir, besoknya rekan-rekan kepala sekolah yang hadir cerita ke saya. Oknum itu minta ‘kontribusi’,” kata sumber kepada Nasionaldetik.com.
Selain itu, berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi pelantikan, beberapa kepala sekolah yang dikonfirmasi mengaku akan membuat surat pengunduran diri karena dimutasi ke wilayah jauh.
“Saya dari Nalo Tantan dipindahkan ke Jangkat. Ya Allah… Saya ini sudah tua, sebentar lagi mau pensiun, tidak sanggup saya. Biarlah mundur saja,” ucap seorang kepala sekolah perempuan asal Nalo Tantan dengan nada lirih.
Hal serupa dialami seorang kepala sekolah perempuan dari Pamenang yang menangis saat ditemui Nasionaldetik.com. “Ibu dapat di mana?” tanya wartawan. “Di Jangkat, Pak,” ujarnya sambil terisak. “Jauh, saya mundur saja,” lanjutnya.
“Dari Tabir Selatan juga ada yang dipindah ke Jangkat,” ujar guru perempuan lainnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Nasionaldetik.com dari beberapa kepala sekolah, baik di lokasi pelantikan maupun melalui sambungan telepon, Sabtu (6/6/2026), mereka menyatakan akan menyerahkan surat pengunduran diri ke Kantor Dinas Pendidikan Merangin.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Merangin, Bripka Purnawirawan Ahmad Fahmi, saat dikonfirmasi menyatakan siap menampung aspirasi para kepala sekolah.
“Saya ini wakil rakyat, siap menampung aspirasi dari bapak-bapak, ibu-ibu kepala sekolah yang merasa dizalimi. Laporkan kepada saya, saya tampung laporan bapak-bapak, ibu-ibu. Dan saya pastikan saya panggil pejabat-pejabat Dinas Pendidikan,” tegas Fahmi.
Oknum pejabat Dinas Pendidikan Merangin yang diduga terlibat membantah tudingan tersebut. “Itu tidak benar,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi.
Begitu pula dua orang berinisial IM dan ST yang disebut berperan sebagai pihak yang akan “mengurus di lapangan”. Saat dikonfirmasi, keduanya juga membantah. “Tidak benar,” kata mereka terpisah.
Dikonfirmasi Nasionaldetik.com via telepon, Minggu (7/6/2026), Kepala Dinas Pendidikan Merangin Dr. Misrinadi, S.Pd., M.M., membantah ada pungutan dalam pelantikan 241 kepsek.
“Silakan lapor ke pihak berwenang jika dirugikan. Soal ST dan IM saya tidak tahu. Yang saya tahu hanya Kabid Dikdas,” katanya.
Ia menegaskan pelantikan atas perintahnya dan tanpa biaya. “Persoalan pelantikan, saya yang perintahkan Kabid Dikdas. Dan tidak ada biaya,” tegasnya.
Terkait mekanisme penentuan calon, Misrinadi menyebut pihaknya mengacu pada aplikasi resmi Kemendikbud. “Sistem yang digunakan adalah SIM-KSPSTK, yaitu Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan,” jelasnya.
Reporter: Gondo Irawan
