Nasionaldetik.com – Surabaya, 12 September Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) mengingatkan masyarakat agar mewaspadai narasi yang dinilai berupaya membawa kembali gagasan khilafah dengan menunggangi berbagai persoalan aktual yang tengah menjadi perhatian publik, mulai dari isu pemberantasan korupsi hingga bencana alam.
Ketua Umum PNIB, Abdur Roza Waluyo Wasis Nugroho atau Gus Wal, menilai salah satu pola yang perlu dicermati adalah munculnya narasi keagamaan yang membahas persoalan bencana, tetapi kemudian mengarah pada upaya membandingkan sistem negara saat ini dengan konsep khilafah.
PNIB mencermati narasi dalam Buletin Kaffah (media propaganda HTI berkedok dakwah) yang kembali massive kembali diedarkan di berbagai daerah, ia menilai narasi tersebut perlu dibaca secara kritis apabila persoalan bencana kemudian digunakan untuk membangun kesan bahwa bencana merupakan konsekuensi dari sistem sekuler-kapitalis, lalu menawarkan khilafah sebagai jalan keluar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bencana alam bukan produk sistem sekuler-kapitalis. Gempa, banjir, longsor, kekeringan dan berbagai bencana merupakan fenomena yang harus dihadapi dengan ilmu pengetahuan, mitigasi, kesiapsiagaan, tata ruang yang baik, infrastruktur yang kuat serta respons negara yang cepat,” tegas Gus Wal.
Gus Wal mengatakan, apabila masih terdapat kelemahan negara dalam penanganan bencana, maka yang harus dilakukan adalah evaluasi dan perbaikan, bukan menjadikan penderitaan masyarakat sebagai kendaraan untuk mengganti ideologi dan sistem negara.
“Kalau mitigasi bencana kurang, perbaiki. Kalau respons pemerintah lambat, evaluasi. Kalau ada anggaran yang diselewengkan, berantas korupsinya. Kalau tata ruang buruk, benahi. Semua persoalan itu bisa diperjuangkan dan diperbaiki dalam bingkai NKRI BerPancasila Berbhinneka Tunggal Ika, Bukan Dengan Khilafah, Indonesia Selamanya Menolak Khilafah,” kata Gus Wal.
Ia juga menegaskan bahwa PNIB tidak mempersoalkan kritik terhadap pemerintah. Menurutnya, kritik justru diperlukan agar negara semakin baik. Namun, masyarakat harus mampu membedakan antara kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah dengan narasi yang memanfaatkan persoalan masyarakat untuk menyisipkan agenda ideologis tertentu.
“Melawan korupsi adalah kewajiban bersama. Membela dan membantu korban bencana alam juga kewajiban kemanusiaan. Tetapi jangan sampai dua isu tersebut dimanfaatkan untuk menggiring rakyat agar membenci negaranya sendiri dan kemudian menerima gagasan khilafah,” ujar Gus Wal.
PNIB mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap narasi provokatif, terutama di media sosial maupun berbagai media publikasi, tanpa melihat konteks dan tujuan di balik narasi tersebut.
“Jangan mudah terpengaruh. Baca secara utuh, kritisi narasinya, lihat ujung pesannya. Jangan sampai awalnya bicara korupsi dan bencana, tetapi akhirnya diarahkan pada propaganda khilafah,” katanya.
Menurut Gus Wal, Indonesia membutuhkan penguatan NKRI, pemberantasan korupsi, pemerintahan yang bersih, mitigasi bencana yang profesional, penegakan hukum dan solidaritas sosial, bukan narasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa.
“Bencana harus kita jawab dengan kemanusiaan dan mitigasi. Korupsi harus kita jawab dengan penegakan hukum. Ketidakadilan harus kita jawab dengan perbaikan kebijakan. Bukan dengan mengganti NKRI dengan khilafah. Jangan biarkan penderitaan rakyat dijadikan bahan bakar propaganda yang memecah belah persatuan bangsa dan yang penting untuk diketahui adalah bahwasanya khilafah ini yang menjadi bibit Tunas lahirnya Intoleransi, Terorisme, Radikalisme Anarkisme yang wajib kita lawan bersama,” pungkas Gus Wal.
( Tim PNIB )
