Nasiondetik.com — 07 September 2026 Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang di bawah kepemimpinan Bupati Warsubi mendapat sorotan dan kritik tajam. Tokoh masyarakat Jombang, Baret Mega, menilai jalannya roda pemerintahan saat ini perlu dievaluasi secara serius karena dinilai minim terobosan dan hanya berjalan secara normatif.
Baret Mega menegaskan bahwa visi dan misi yang dijanjikan sejak awal sebagai arah perubahan tidak boleh berhenti sekadar menjadi slogan politik. Menurutnya, publik hingga kini belum merasakan daya dobrak maupun lompatan kebijakan yang sebanding dengan ekspektasi besar masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya melihat pemerintah saat ini lebih banyak menjalankan rutinitas daripada menghadirkan lompatan. Sektor pertanian dan peternakan belum menunjukkan terobosan yang kuat, sektor sosial justru menimbulkan persoalan dalam penerapan data desil, dan pelayanan kesehatan berjalan seperti biasa,” ujar Baret Mega kepada redaksi, Senin (7/9/2026).
Ia juga menyoroti ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor ketenagakerjaan yang dinilai membutuhkan keberanian nyata dari Pemkab Jombang untuk mengambil tindakan konkret.
“Ini bukan persoalan kecil, ini menyangkut kehidupan dasar masyarakat Jombang,” tegasnya.
Pertanyakan Kinerja BUMD dan Peran Sekda
Tak berhenti di situ, pengelolaan pajak daerah serta peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga tak luput dari sasarannya. Baret Mega menilai BUMD di Jombang belum optimal dalam menyumbang pendapatan daerah maupun menjadi penggerak ekonomi, melainkan hanya berdiri secara kelembagaan tanpa target kontribusi yang jelas.
Dalam konteks tersebut, ia secara khusus mempertanyakan peran Sekretaris Daerah (Sekda) Jombang, Agus Purnomo, sebagai Panglima ASN di lingkungan Pemkab Jombang.
“Di sinilah saya mempertanyakan peran Sekda Agus Purnomo. Sekda bukan hanya pejabat yang memastikan administrasi selesai, tetapi harus menjadi motor koordinasi dan akselerasi birokrasi. Kalau semua sektor hanya berjalan normatif, lalu di mana terobosan dan formulasi kebijakan yang benar-benar berdampak?” cetusnya.
Ia bahkan menyinggung julukan “Agus Beres” yang melekat pada sosok Sekda agar dibuktikan melalui capaian kerja yang terukur, bukan sekadar opini.
“Julukan itu bukan ukuran kinerja. Ukuran kinerja adalah berapa banyak persoalan masyarakat yang bisa diselesaikan. Kalau sektor vital masih menghadapi banyak pertanyaan, publik berhak menguji apakah benar ‘Agus Beres’, atau jangan-jangan sekarang lebih tepat disebut ‘Agus Insyaallah’,” sentilnya pedas.
Soroti Maraknya Baliho Bupati
Selain masalah birokrasi dan ekonomi, Baret Mega mengkritisi maraknya reklame dan baliho bergambar Bupati Warsubi yang bertebaran di berbagai sudut wilayah Jombang. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terjebak pada pencitraan visual semata.
“Jangan sampai yang paling cepat terlihat oleh masyarakat justru foto Bupati di reklame, sementara hasil pembangunan belum terasa kuat. Pemerintah seharusnya memperbanyak hasil kerja, bukan memperbanyak wajah di ruang publik,” sindirnya.
Menutup pernyataannya, Baret Mega mendesak Pemkab Jombang untuk segera melakukan koreksi total dan membuktikan janji perubahan dengan aksi nyata yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.
“Jombang tidak membutuhkan pemerintahan yang sekadar berjalan, melainkan pemerintahan yang bergerak, berani melakukan koreksi, dan hasilnya bisa diukur. Masyarakat tidak makan slogan, tidak hidup dari julukan, dan tidak sejahtera hanya karena melihat baliho. Yang dibutuhkan adalah kerja nyata,” pungkasnya.
Tim Redaksi
