SUBULUSSALAM, DetikNasional.com – Proyek Rehabilitasi dan Renovasi MTsN 1 Subulussalam mulai menjadi perhatian publik. Di lapangan, ditemukan sejumlah pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), sementara pelaksanaan rehabilitasi atap memunculkan perbedaan keterangan antara pihak lapangan dengan pegawai sekolah. Di sisi lain, pekerja juga mengeluhkan keterlambatan pasokan material yang dinilai dapat memengaruhi progres pekerjaan.
Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan tersebut merupakan bagian dari paket Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Aceh 1 dengan nilai kontrak Rp28.460.000.000 yang mencakup 11 lokasi madrasah di Provinsi Aceh. Namun, papan proyek tidak menjelaskan besaran anggaran yang dialokasikan khusus untuk MTsN 1 Subulussalam maupun rincian volume pekerjaan di lokasi tersebut.
Hasil pantauan DetikNasional.com di lokasi menunjukkan sejumlah pekerja melakukan aktivitas di area konstruksi tanpa mengenakan APD standar, seperti helm proyek dan perlengkapan keselamatan lainnya. Padahal, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan kewajiban dalam setiap pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi.
Selain itu, sebagian besar konstruksi atap, termasuk rangka kuda-kuda, masih tampak menggunakan material lama. Atap sejumlah bangunan terlihat telah dicat sehingga masyarakat sulit membedakan bagian yang benar-benar direhabilitasi dengan bagian yang hanya mendapat pekerjaan pengecatan.
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Fahrul yang mengaku sebagai orang lapangan proyek awalnya menyebut penggantian atap hanya dilakukan pada ruang kepala sekolah.
«”Hanya ruang kepala sekolah itu yang diganti atapnya, selainnya cukup dicat,” ujarnya.»
Namun, saat dimintai penjelasan lebih lanjut, Fahrul memberikan klarifikasi bahwa memang tidak semua bangunan masuk dalam pekerjaan penggantian atap.
«”Ya bg, cuman ada beberapa lokal aja yang diganti baru, yang memang memungkinkan lagi untuk diganti,” tulisnya.»
Ia juga mengatakan pekerjaan penggantian seng di ruang kepala sekolah belum dimulai karena material belum tersedia.
«”Rumah kepala sekolah diganti seng. Belum kita buka karena seng belum datang,” jelasnya.»
Sementara itu, seorang pegawai MTsN 1 Subulussalam yang ditemui DetikNasional.com menyampaikan keterangan berbeda. Menurutnya, hingga kini belum ada penggantian seng yang terlihat di lingkungan sekolah.
«”Yang kami tahu, atap sembilan ruangan sudah dicat, termasuk kantor kepala sekolah, kantor guru, dan ruang perpustakaan. Belum ada atap seng yang diganti,” katanya.»
Perbedaan keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pekerjaan rehabilitasi atap telah dilaksanakan dan bagian mana saja yang memang masuk dalam ruang lingkup kontrak.
Ketika dimintai penjelasan mengenai besaran anggaran yang dialokasikan khusus untuk MTsN 1 Subulussalam beserta rincian volume pekerjaan, Fahrul tidak memberikan jawaban.
Di sisi lain, seorang pekerja yang mengaku berasal dari Perbaungan, Sumatera Utara, mengeluhkan lambatnya pasokan material.
«”Kami sebagai pekerja merasa rugi kalau bahan-bahan tidak masuk. Sementara anggota kami tetap harus kami bayar setiap hari,” keluhnya.»
Keluhan tersebut mengindikasikan adanya kendala dalam penyediaan material yang berpotensi memengaruhi target penyelesaian pekerjaan apabila tidak segera diatasi.
Melihat sejumlah temuan tersebut, berbagai pihak berharap Aparat Penegak Hukum (APH), aparat pengawas internal pemerintah, konsultan pengawas, serta instansi teknis terkait melakukan pengawasan sejak dini. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, volume pekerjaan, standar keselamatan kerja, serta penggunaan anggaran negara secara akuntabel.
