Jakarta, 09 Juli 2026,Nasionaldetik.com –Nahdlatul Ulama didirikan pada 31 Januari 1926 oleh para ulama besar sebagai jawaban atas tantangan zamannya. Berdiri kokoh di atas ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dan kearifan lokal Nusantara, organisasi ini sejak awal memiliki identitas yang tak terpisahkan: teguh menjaga kemurnian ajaran agama sekaligus menjadi benteng pembela keadilan sosial bagi rakyat lemah. Dari masa Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari hingga para penerusnya seperti K.H. Wahid Hasyim dan K.H. Abdurrahman Wahid, kemandirian sikap menjadi harga mati agar NU tetap melindungi umat, bukan menjadi bagian dari kekuasaan yang melupakan tujuan luhur.
Menjelang Muktamar 2026, muncul pertanyaan mendasar: apakah kepemimpinan Gus Yahya selama periode 2021–2026 mampu menjaga standar warisan tersebut? Berdasarkan catatan perjalanan organisasi, jawabannya adalah tidak. Bahkan, terdapat sejumlah indikator nyata yang membuktikan bahwa Gus Yahya gagal memimpin dan tidak layak diberi amanah kembali untuk masa mendatang. Berikut adalah indikator kegagalan tersebut:
Tidak Memenuhi Kualifikasi Dasar Kepemimpinan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejak awal berdirinya, tradisi NU menetapkan dua syarat utama bagi seorang pemimpin pusat: memiliki otoritas keilmuan agama yang jelas serta mendapatkan kepercayaan luas dari kalangan ulama. Sebagian besar pendahulunya adalah tokoh yang tumbuh, mendalami ilmu, dan mengabdi sepenuhnya di lingkungan pesantren, memiliki sanad keilmuan yang teruji, serta pengakuan resmi di dunia keagamaan.
Berbeda dengan pola ini, Gus Yahya lebih dikenal sebagai aktivis sosial dan politisi praktis. Jejak perjuangannya lebih banyak tercatat di ranah politik dan pemerintahan ketimbang di ruang pengajian, pengembangan kajian keagamaan, atau pengabdian di lingkungan pesantren secara mendalam. Tidak ada rekam jejak keilmuan yang setara dengan standar para pendahulu dan ketua umum sebelumnya. Akibatnya, kebijakan yang diambil sering kali lebih didasarkan pada logika politik dan kepentingan kekuasaan, bukan pada prinsip syariat dan kesejahteraan umat. Hal ini membuat NU terasa bergeser menjadi organisasi politik, bukan lagi gerakan sosial keagamaan yang murni.
Kehilangan Posisi Sebagai Penyeimbang Kekuasaan
Salah satu fungsi utama NU adalah menjadi kekuatan pengawas dan penyeimbang terhadap jalannya pemerintahan. Dulu, NU menjalin hubungan baik dengan negara namun tetap menjaga jarak kritis agar tidak kehilangan kemandirian. Selama masa kepemimpinan Gus Yahya, jarak tersebut nyaris hilang.
Data periode 2021–2026 mencatat bahwa PBNU menghadiri lebih dari 70% agenda kenegaraan tingkat tinggi dan sering kali memberikan dukungan publik tanpa melalui kajian mendalam atau pertimbangan dampak bagi rakyat. Ketika muncul kebijakan yang memberatkan masyarakat—seperti kenaikan harga energi, perubahan aturan pertanahan yang merugikan petani, serta pengurangan subsidi—suara kritis dari PBNU justru sangat lemah. Riset internal tahun 2024 menunjukkan penurunan indeks kepercayaan umat terhadap kemandirian organisasi mencapai 18%. Kedekatan berlebihan ini membuktikan bahwa NU telah kehilangan kemampuannya membela rakyat saat kekuasaan berbuat salah.
Sikap yang Meragukan pada Isu Strategis dan Prinsipil
Prinsip perjuangan NU tidak dapat ditawar, salah satunya adalah sikap tegas menentang penjajahan dan mendukung penuh kemerdekaan Palestina, serta menolak segala bentuk pengaruh yang bersimpati pada rezim Zionis.
Namun dalam masa kepemimpinan ini, muncul laporan adanya dugaan keterkaitan sejumlah tokoh di lingkungan PBNU dengan forum atau kepentingan yang diduga bersahabat dengan kepentingan asing tersebut. Alih-alih melakukan klarifikasi terbuka dan investigasi mendalam untuk menjaga kepercayaan umat, pimpinan pusat justru menganggap isu ini sepele atau membungkamnya dengan tuduhan memecah belah persatuan. Sikap diam dan tidak tegas ini menimbulkan keraguan mendalam: jika tuduhan itu salah, seharusnya dibuktikan; jika benar, maka ini adalah pengkhianatan terhadap perjuangan para pendahulu.
Gaya Memimpin yang Memicu Perpecahan Internal
Tugas utama pemimpin NU adalah menyatukan keberagaman pandangan di antara ribuan kiai, pesantren, dan kelompok pemikiran yang ada. Namun selama periode ini, terlihat polarisasi yang semakin tajam di tubuh organisasi. Keputusan strategis sering diambil secara terpusat dan sepihak tanpa melibatkan musyawarah yang luas bersama Dewan Ulama maupun perwakilan daerah.
Kelompok yang dekat dengan lingkaran pimpinan pusat mendapatkan akses, fasilitas, dan posisi yang lebih besar, sementara kelompok lain merasa terpinggirkan dan tidak didengar. Perbedaan pendapat yang dulu diselesaikan dengan silaturahmi dan kekeluargaan kini sering berujung pada pemisahan barisan. Hal ini membuktikan bahwa gaya kepemimpinan yang ada justru memperlebar jurang pemisah, bukan menjaga persatuan yang menjadi kekuatan utama NU selama satu abad lebih.
Pengelolaan Keuangan Tidak Transparan dan Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan
Sebagai organisasi besar, NU mengelola aset dan dana yang sangat besar—diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah bersumber dari wakaf, infak, sumbangan, hingga hasil kerja sama usaha. Secara agama dan organisasi, pengelolaan harta umat wajib dipertanggungjawabkan secara rinci, terbuka, dan dapat diawasi.
Namun, selama masa kepemimpinan Gus Yahya, laporan keuangan yang disampaikan kepada publik hanya bersifat umum dan tidak terperinci. Tidak ada penjelasan yang jelas mengenai aliran dana setiap proyek, status pengelolaan tanah wakaf, maupun rincian hasil kerja sama usaha. Ketidakjelasan ini membuka celah kecurigaan adanya praktik pengelolaan yang tidak sesuai aturan. Jika urusan harta umat saja tidak dikelola dengan jujur dan terbuka, maka amanah yang lebih besar pun tidak layak dipercayakan lagi.
Kesimpulan
Muktamar 2026 adalah momen krusial untuk menentukan arah masa depan NU. Berdasarkan kelima indikator kegagalan di atas—mulai dari ketiadaan kualifikasi, hilangnya kemandirian, sikap yang tidak tegas, memburuknya persatuan, hingga ketidaktransparanan keuangan—sudah cukup bukti yang menunjukkan bahwa Gus Yahya gagal menjalankan amanah kepemimpinan.
Demi menjaga kemandirian, kehormatan, serta cita-cita perjuangan para pendiri, Gus Yahya tidak layak dicalonkan kembali untuk memimpin NU di masa mendatang. Organisasi ini membutuhkan pemimpin baru yang memiliki kualifikasi keilmuan, integritas, keberanian bersikap, serta mampu mengembalikan NU ke jalur perjuangan yang sesungguhnya.[]
Oleh: K.H. Roland Gunawan, Lc., Intelektual Muda NU
