Nasionaldetik.com,– 19 Januari 2026 Integritas birokrasi di Kota Madiun berada di titik nadir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindakan tegas dengan mengamankan 15 orang dalam sebuah operasi yang mengungkap dugaan praktik lancung di lingkaran kekuasaan tertinggi kota tersebut.
Skandal ini menyeret Wali Kota Madiun periode 2025–2030, Dr. Drs. H. Maidi, sebagai aktor sentral. Tidak sendirian, ia “ditemani” oleh gerbong birokrasinya, mulai dari level strategis hingga teknis, termasuk Kepala Dinas PUPR (Thariq Megah), ajudan, staf Satpol PP, hingga perwakilan Disparpora. Keterlibatan pihak swasta/kontraktor mempertegas adanya simbiosis mutualisme ilegal dalam proyek-proyek daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan suap dan gratifikasi. Penangkapan ini bukan sekadar pengamanan individu, melainkan pembongkaran paksa terhadap “kotak pandora” tata kelola pemerintahan yang diduga korup, di mana jabatan publik dijadikan komoditas transaksi dengan pihak kontraktor.
Operasi dilakukan di wilayah Kota Madiun, namun eskalasi penanganan langsung ditarik ke pusat. Sebanyak 9 orang utama langsung digelandang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk pemeriksaan mendalam, sementara pejabat tinggi lainnya seperti Sekda (Soeko Dwi Handiarto) diperiksa di Madiun.
Penangkapan dilakukan di tengah masa transisi atau awal periode kepemimpinan baru (2025–2030). Hal ini menjadi ironi besar, mengingat mandat rakyat baru saja diberikan, namun justru dinodai oleh dugaan praktik rasuah di awal masa jabatan.
Kuat dugaan adanya pengaruh besar dari sektor infrastruktur (PUPR) dan pariwisata yang menjadi celah bancakan. Masuknya nama-nama dari Dinas PUPR dan pihak kontraktor mengindikasikan bahwa proyek fisik daerah masih menjadi “lahan basah” utama untuk praktik setoran dan komitmen fee.
Penangkapan ini melumpuhkan kepercayaan publik terhadap Pemkot Madiun. Dengan diamankannya Wali Kota, Kepala Dinas, hingga Sekda yang diperiksa, roda pemerintahan terancam pincang. KPK kini memiliki waktu krusial untuk membuktikan seberapa dalam akar korupsi ini merayap di birokrasi Madiun.
Keterlibatan berbagai elemen—mulai dari pimpinan, dinas teknis, hingga pengamanan (Satpol PP)—menunjukkan adanya indikasi korupsi sistemik. Ini bukan sekadar oknum, melainkan sebuah pola yang melibatkan lintas sektoral.
Publik kini menunggu keberanian KPK untuk tidak hanya berhenti pada penangkapan, tetapi juga menelusuri aliran dana hingga ke akar-akarnya.
Tim investigasi Redaksi
