Nasionaldetik.com,– 23 Desember 2025 Integritas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Madiun berada dalam titik nadir. Berdasarkan hasil investigasi dan pemantauan sepanjang tahun 2025, ditemukan rentetan kasus yang menunjukkan lemahnya pengawasan dari tingkat kecamatan hingga kabupaten, yang mengakibatkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.
Terjadi serangkaian penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang mencakup tindak pidana korupsi proyek fisik, penggelapan Pendapatan Asli Desa (PADes), hingga maladminstrasi kronis. Masalah ini diperparah dengan munculnya indikasi politisasi dana bantuan menjelang momentum Pilkada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aktor utama dalam pusaran masalah ini melibatkan oknum elite desa, mulai dari Mantan Kepala Desa (Kasus Sukosari), Bendahara/Kaur Keuangan (Kasus Dempelan), hingga pelaksana proyek yang tidak kompeten. Selain itu, inspektorat dan lembaga pengawas dipertanyakan perannya karena gagal melakukan langkah preventif sebelum anggaran tersebut diselewengkan.
Penyimpangan tersebar di beberapa titik strategis:
Kecamatan Saradan (Desa Sukosari): Korupsi proyek kolam renang (Kerugian ±Rp1 Miliar).
Kecamatan Madiun (Desa Dempelan): Kebocoran PADes dari sektor retribusi pasar.
Kecamatan Gemarang (Desa Gemarang & Winong): Proyek fisik mangkrak dan kesalahan fatal penyusunan RAB.
Kecamatan Kare (Desa Morang):
Pengawasan ketat KPK terkait aliran dana aspirasi (BKK).
Rentetan kasus ini merupakan akumulasi dari proyek tahun anggaran 2018–2021 yang baru terungkap/diproses secara hukum pada tahun 2025, serta gejolak sosial (demonstrasi warga) yang memuncak pada Agustus 2025 hingga inspeksi lapangan oleh KPK pada Desember 2025.
Penyusunan RAB dilakukan tanpa verifikasi ahli, memicu kelebihan bayar yang sistematis.
Penundaan penyetoran uang negara ke RKD (Rekening Kas Desa) sering dianggap sekadar “salah administrasi”, padahal merupakan pintu masuk penggelapan.
Penggunaan dana BKK sebagai instrumen “balas budi” politik menjadikannya sulit diawasi oleh masyarakat bawah.
Pembangunan yang seharusnya dinikmati rakyat hanya menjadi monumen beton yang mangkrak (seperti kolam renang di Sukosari dan Gemarang).
Uang rakyat tertahan di kantong pribadi oknum, menyebabkan program kesejahteraan desa terhenti, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa berada pada level terendah.
Kesimpulan & Rekomendasi Kritis
Rentetan kasus di atas membuktikan bahwa sistem pengawasan internal di Kabupaten Madiun perlu dirombak total.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat tidak boleh hanya menjadi “pemadam kebakaran” saat kasus mencuat, melainkan harus memperketat verifikasi RAB dan transparansi aliran BKK sejak awal.
“Anggaran desa bukan uang saku penguasa, melainkan amanah untuk kesejahteraan warga.”
Tim Redaksi Nasionaldetik.com
