Nasionaldetik.com, — 05 September 2026 Wajah birokrasi dan penegakan hukum di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, tercoreng hebat. Aksi penertiban kendaraan bermotor yang digelar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Daerah Samsat Wilayah XIII Banggai Laut bersama Satlantas Polres Banggai Laut di depan SPBU Pasar Baru pada Kamis (3/9/2026) berakhir ricuh. Penertiban berpayung Surat Perintah (Sprint) resmi tersebut berubah menjadi panggung kebrutalan dan premanisme oknum pejabat/pegawai pemerintah terhadap insan pers.
Rangkaian fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan razia tidak hanya cacat manajemen keselamatan publik, tetapi juga diwarnai tindakan pidana penganiayaan dan pembungkaman kemerdekaan pers.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Insiden ini melibatkan oknum pegawai UPT Samsat Wilayah XIII Banggai Laut, Kepala UPT Samsat Wilayah XIII, personel Satlantas Polres Banggai Laut, serta wartawan media massa yang sedang menjalankan tugas jurnalistik pengawasan publik.
Terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan, intimidasi, dan pelanggaran UU Pers. Oknum pegawai Samsat nekat melepas baju dinas, membusungkan dada menantang duel wartawan di muka umum, serta melayangkan pukulan fisik ke pipi kanan wartawan tepat di hadapan pimpinannya sendiri, sebelum akhirnya dilerai oleh aparat kepolisian
Aksi anarkis ini meletus pada Kamis, 3 September 2026, di tengah berlangsungnya penertiban pajak dan kelengkapan kendaraan.
Insiden terjadi di titik lokasi penertiban, tepatnya di jalan umum depan SPBU Pasar Baru dan kawasan UMKM perbengkelan Kabupaten Banggai Laut.
Kericuhan dipicu oleh sikap reaktif dan sikap alergi kritik dari oknum pegawai Samsat saat wartawan melakukan fungsi kontrol sosial. Jurnalis menanyakan ketidakhadiran pejabat penanggung jawab teknis di lapangan (mangkir meski tercantum dalam Sprint) serta mengkritik penempatan lokasi razia yang dinilai membahayakan lalu lintas SPBU dan merugikan pelaku UMKM sekitar.
Saat dikonfirmasi wartawan, Kepala UPT Samsat dilaporkan tidak berada di lokasi sejak awal kegiatan dan baru hadir setelah ditelepon serta terjadi kegaduhan. Bukannya memberikan penjelasan rasional atas ketidakhadiran pimpinan dan pemilihan titik razia yang rawan, oknum pegawai Samsat justru mengamuk. Oknum pertama melepas seragam dinas dan menantang duel, sementara oknum kedua melayangkan pukulan ke arah wajah korban. Korban mengonfirmasi pukulan mengenai pipi bagian kanan.
Pelanggaran Hukum dan Kerusakan Tata Kelola
Tindakan oknum birokrat Samsat Wilayah XIII Banggai Laut ini menandai beberapa pelanggaran berat:
Penganiayaan dan intimidasi terhadap jurnalis yang sedang bertugas secara sah melanggar Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,-.
Aksi pemukulan di muka umum memenuhi unsur Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
Melepas pakaian dinas di arena publik dan menantang warga/jurnalis berduel merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan pencederaan berat terhadap kehormatan institusi negara.
Penetapan lokasi razia persis di pintu keluar-masuk SPBU dan area perbengkelan menunjukkan lemahnya analisis dampak lalu lintas (andalalin) serta pengabaian terhadap kelangsungan usaha UMKM lokal.
Desakan Tegas Redaksi dan Aliansi Pers
Bukti rekaman video atas aksi arogan dan penganiayaan tersebut kini telah dikantongi dan dipelajari secara intensif oleh berbagai organisasi pers nasional. Tidak menutup kemungkinan, kasus ini akan ditarik dan dilaporkan secara resmi ke Mabes Polri serta Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
Atas borok tata kelola dan tindakan kriminal tersebut, Redaksi Nasionaldetik.com bersama Aliansi Insan Pers menuntut tindakan tegas tanpa kompromi:
Segera melakukan evaluasi total dan mencopot Kepala UPT Samsat Wilayah XIII Banggai Laut atas kegagalan kepemimpinan, pembiaran pemangkiran personel di lapangan, serta pembiaran aksi premanisme anak buah di depan matanya.
Memberikan sanksi pemecatan kepada seluruh oknum pegawai Samsat yang terlibat dalam aksi copot baju, penantangan duel, dan penganiayaan fisik.
Memproses hukum secara transparan dan menahan oknum pelaku pemukulan tanpa ada upaya intervensi atau penyelesaian di bawah tangan yang mencederai keadilan.
Menunggu pertanggungjawaban moral dan penyelesaian resmi dari pihak pimpinan Samsat terhadap korban atas tindak premanisme yang dilakukan bawahannya di muka umum.
Negara tidak boleh kalah oleh oknum birokrat bermental preman. Kemerdekaan pers dan keselamatan warga negara adalah harga mati yang tidak bisa ditawar oleh seragam pejabat.
Tim Redaksi / Prima
