Nasionaldetik.com, –12 Maret 2026 Di balik deru mesin Bus Tayo dan lincahnya angkutan feeder Si Benteng yang membelah kemacetan Kota Tangerang, tersimpan aroma kegelisahan di meja-meja birokrasi. Isu mengenai “bagi-bagi amplop” hingga diksi “bakar uang” mencuat ke permukaan, memicu pertanyaan besar: Sehatkah manajemen keuangan PT Tangerang Nusantara Global (TNG)?
Isu “Daftar 88”: Benarkah ada aliran dana bulanan? Informasi yang dihimpun dari laporan masyarakat menyebutkan adanya dugaan distribusi dana rutin bulanan oleh PT TNG kepada puluhan nama. Tak tanggung-tanggung, nominal yang beredar berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp5 juta. Yang lebih mengejutkan, daftar “88 nama” tersebut disinyalir mencatut sejumlah oknum pejabat hingga anggota legislatif berdasarkan pengaruh dan kewenangan mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat dikonfirmasi mengenai kabar burung yang kian kencang ini, Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi, memberikan respons singkat namun penuh tanda tanya. “Gue baru tau kabarnya, bro…” ujar Rusdi saat dihubungi, Rabu (11/3/2026).
Meski belum memberikan tanggapan lebih jauh, jawaban normatif tersebut mengindikasikan bahwa isu ini belum menjadi pembahasan resmi di tingkat pimpinan dewan, meski bola panas kini berada di tangan PT TNG untuk memberikan klarifikasi transparan demi menghindari fitnah di tengah publik.
Polemik diksi “Bakar Uang” dan tabir transparansi. Kegaduhan tidak berhenti di isu aliran dana. Kesehatan finansial operasional transportasi publik di Kota Tangerang kini juga berada di bawah mikroskop. Istilah “bakar uang” mencuat dari internal Pemerintah Kota, menggambarkan beratnya beban fiskal yang harus dipikul APBD untuk menyubsidi tarif murah warga.
Menariknya, Kepala Dinas Kominfo sekaligus Komisaris PT TNG, Dr. Mugiya Wardhany, SE, M.Si., secara eksplisit memperingatkan agar diksi tersebut tidak dikonsumsi publik. “Kalimat bakar uang bisa disalahartikan, Pak. Nanti dipelintir lagi,” tulis Mugi dalam pesan singkatnya.
Namun bagi para pengamat, peringatan tersebut justru menjadi sinyal adanya masalah pada rasio keterisian penumpang (load factor) dibandingkan dengan biaya operasional per unit (BOP).
Menakar efektivitas subsidi: Investasi atau kegagalan sistemik? Praktisi hukum, Irwansyah S.H., menegaskan bahwa subsidi transportasi seharusnya dipandang sebagai “investasi sosial”. Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa investasi tersebut harus terukur dan transparan.
Setidaknya ada tiga poin krusial yang kini dituntut publik untuk dibuka secara transparan oleh PT TNG:
– Audit Operasional: Berapa biaya riil APBD untuk menyubsidi satu tiket penumpang?
– Efektivitas Rute: Apakah armada berkeliling menjemput kebutuhan mobilitas, atau hanya “membuang solar” dalam kondisi kosong?
– Kemandirian Fiskal: Sejauh mana upaya PT TNG mencari pendapatan non-tiket (non-farebox revenue) seperti iklan untuk mengurangi
ketergantungan pada APBD?
Ujian bagi PT TNG sebagai operator, PT TNG memikul beban moral dan profesional untuk membuktikan bahwa setiap rupiah dari pajak warga dikelola dengan akuntabel. Upaya “menjaga stabilitas persepsi” dengan menutupi istilah tertentu tidak akan menyelesaikan masalah jika pada kenyataannya terjadi inefisiensi anggaran.
Publik kini menanti langkah nyata Pemkot Tangerang untuk membedah laporan keuangan PT TNG secara terbuka. Tanpa transparansi, asumsi mengenai adanya “sesuatu yang tidak beres” di dapur transportasi kota akan terus menggelinding liar.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mendapatkan rincian data resmi terkait daftar penerima dana yang diisukan serta laporan audit operasional terbaru dari pihak manajemen PT TNG.
Tim Redaksi Prima
