Nasionaldetik.com,— Morowali, 25 November 2025 Kenyataan pahit terkait kedaulatan nasional terkuak di jantung industri nikel terbesar Indonesia. Sebuah bandara yang dimiliki oleh PT IMIP di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), yang diresmikan secara resmi pada era Presiden Joko Widodo, terbukti beroperasi selama enam tahun tanpa pengawasan penuh oleh otoritas Republik Indonesia (RI).
Catatan yang viral di platform media sosial TikTok dan menjadi perhatian publik luas, mengungkapkan anomali yang mengejutkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Negara tidak hadir di situ. Tidak ada Bea Cukai. Tidak ada Imigrasi. Tidak ada AirNav. Tidak ada otoritas Republik Indonesia.”
Keberadaan bandara yang dikuasai oleh industri swasta ini tanpa kehadiran kontrol negara di dalamnya adalah anomali yang ditemukan bukan oleh lembaga pengawas, melainkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat menjalankan “latihan komando gabungan” di lokasi tersebut.
*Anomali Kedaulatan. Pintu Masuk NKRI Tanpa Penjaga*
Temuan ini memicu kekhawatiran serius. Bandara yang selama ini digunakan sebagai pintu logistik utama bagi industri nikel, sebuah aset strategis nasional, secara de facto telah beroperasi sebagai kawasan eksklusif industri asing, luput dari radar dan kontrol kedaulatan.
”Tidak boleh ada negara di dalam negara,” tegas Menteri Pertahanan Safri Samsudin, yang menunjukkan kemarahan sah atas pelanggaran mendasar terhadap kedaulatan ini.
Fakta bahwa peresmian, perizinan, dan perkembangan pesat kawasan IMIP terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya, namun membiarkan pintu gerbang udara ini tanpa pengawasan negara selama enam tahun, menimbulkan pertanyaan kritis yang menyakitkan, sebagaimana disorot dalam catatan tersebut.
*Negara benar-benar tidak tahu, atau negara pura-pura tidak tahu?*
Dua jawaban ini sama-sama menunjukkan lubang besar di jantung kedaulatan kita.
Risiko Ganda,Ekonomi, Geopolitik, dan Pertahanan, Kelalaian ini menciptakan risiko yang jelas dan mendesak dari sisi pertahanan dan keamanan, di antaranya
Ancaman Ekonomi. Keluar-masuk barang tanpa diawasi, yang membuka peluang penyelundupan mineral strategis bernilai jauh lebih mahal dari nikel.
Ancaman Keamanan, Keluar-masuk orang tanpa Imigrasi, yang berarti siapa pun, dari mana pun, bisa masuk ke wilayah NKRI tanpa pemeriksaan identitas yang sah.
Ancaman Geopolitik. Posisi Morowali yang dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menjadikan bandara tanpa negara ini sebagai titik buta yang sangat rawan disusupi oleh drone, modul pengintai, hingga perangkat elektronik perang asing.
Bandara tertutup tanpa negara adalah undangan bagi ancaman.
Garis Merah Kedaulatan Baru
Catatan ini dengan tajam mengkritisi bahwa bandara itu bisa berjalan bebas bertahun-tahun karena negara terlalu sibuk mengakomodir investor. Kita lupa bahwa ramah bukan berarti tunduk, dan fleksibel bukan berarti menyerahkan kedaulatan.
Tindakan tegas Presiden Prabowo dan TNI untuk menormalisasi bandara dan memastikan kehadiran negara adalah sebuah Show of Sovereignty yang memutus rantai kompromi di masa lalu.
Pesan ini ditujukan dengan sangat jelas kepada Perusahaan, khususnya PT IMIP.
Para backing, oknum, dan pensiunan jenderal yang duduk sebagai komisaris.
Seluruh oligarki tambang yang merasa bisa punya “wilayah kerajaan” sendiri.
Morowali hanyalah pintu pertama. Ini adalah alarm keras bahwa kita telah lalai, bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu lama nyaman dengan kompromi. Prabowo datang membawa garis merah,kedaulatan tidak boleh dinegosiasikan.
Jika ada yang berani membuat “negara kecil” di dalam Indonesia, TNI harus hadir. Dan negara akan kembali mengambil kursinya.
Kesimpulan dan Seruan Aksi
Kami menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk mendukung penuh langkah normalisasi kedaulatan ini.
Karena sebuah bangsa hanya setinggi kemampuannya mengamankan pintu rumahnya sendiri.
Tim Redaksi Prima
