BATAM, Nasionaldetik.com
– Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWO Dwipa) Kepri meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, didesak untuk turun langsung ke Kota Batam guna melihat kondisi di lapangan serta mengevaluasi kinerja instansi pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan publik, distribusi logistik dan iklim usaha, Selasa (28/7/2026).
Ketua DPW PWO Dwipa Kepri, Hansman Erdianto, A.Md., mengatakan bahwa persoalan tersebut muncul menyusul adanya keluhan dari sejumlah pelaku usaha dan masyarakat mengenai hambatan dalam distribusi bahan kebutuhan pokok, khususnya pengiriman sayur-sayuran dan bahan pokok lainnya dari Batam ke pulau-pulau yang bergantung pada pasokan tersebut.
Ia mengatakan distribusi kebutuhan pokok tidak mengalami keterlambatan akibat prosedur yang dinilai berbelit atau kendala administratif yang tidak perlu.
“Mengingat sayur dan daging merupakan kebutuhan dasar masyarakat, pelayanan terhadap distribusinya diharapkan berjalan cepat, transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya, didampingi Sekretaris R. Erwinsyah Putra Rambe dan Bendahara Jaliuddin.
Selain itu, PWO Dwipa meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja instansi terkait di Kota Batam apabila ditemukan pelayanan yang tidak efektif atau tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik.
Batam adalah wajah investasi Indonesia di kawasan perbatasan. Pelayanan publik yang profesional, kepastian hukum dan kelancaran distribusi logistik harus menjadi prioritas agar masyarakat tidak dirugikan dan dunia usaha dapat berkembang.
Ia berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap persoalan tersebut serta menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan evaluasi secara objektif berdasarkan fakta, menerima masukan dari masyarakat dan mengambil langkah perbaikan apabila memang ditemukan kelemahan dalam sistem pelayanan.
“Harapan kami adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang cepat dan distribusi kebutuhan pokok yang lancar sehingga masyarakat di pulau-pulau sekitar Batam tidak menjadi pihak yang menanggung dampaknya,” tutupnya.
(Nur Kennan Tarigan)
