Nasionaldetik.com,— 20 Agustus 2026 Keresahan warga Desa Tamping Mojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang kian memuncak terkait minimnya transparansi pengelolaan bantuan proyek pertanian dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Ketertutupan informasi serta sikap pasif pimpinan desa memicu kritik keras dari berbagai pihak, termasuk Pemimpin Redaksi nasionaldetik.com.
Dugaan ketertutupan publik dan penyimpangan teknis/pengelolaan bantuan proyek pertanian dari Kementerian Pertanian RI, termasuk penguasaan alat mesin pertanian (alsintan) serta indikasi pengerjaan proyek fisik yang tidak sesuai spesifikasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengurus Gapoktan (disebutkan figur bernama Rokim), Kepala Desa/Pemerintah Desa Tamping Mojo, warga/petani lokal, serta Pemred nasionaldetik.com yang menegaskan perlunya tindakan tegas.
Desa Tamping Mojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang.
Berlangsung hingga saat ini dan terus menjadi bahan perbincangan hangat warga.
Tidak adanya keterbukaan terkait Rancangan Anggaran Biaya (RAB), alsintan (seperti traktor) yang disimpan/dikuasai secara sepihak tanpa kemanfaatan bagi petani, serta tidak adanya ketegasan dari Kepala Desa untuk membenahi tata kelola tersebut.
Proyek dikerjakan secara tertutup dan diduga manual/tidak sesuai standar teknis (misalnya campur spesi/molen), sementara bantuan alsintan tidak dirasakan warga secara luas. Hal ini memicu kecurigaan publik serta dorongan agar aparat penegak hukum dan dinas terkait turun tangan melakukan pemeriksaan.
Tata kelola bantuan proyek pertanian dari Kementerian Pertanian (Kementan) di Desa Tamping Mojo, Kecamatan Tembelang, mendadak jadi sorotan tajam. Pasalnya, pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) setempat dinilai tertutup dan enggan terbuka kepada masyarakat penerima manfaat.
Kondisi ini diperparah dengan sikap Kepala Desa Tamping Mojo yang terkesan mengulur waktu dan tidak memberikan tindakan tegas untuk menyelesaikan polemik yang berkembang di tengah warga.
Pemimpin Redaksi nasionaldetik.com menegaskan bahwa transparansi anggaran dan kemanfaatan bantuan negara adalah hak mutlak warga. Pihaknya menyayangkan keterbukaan informasi publik yang seolah tersumbat di tingkat desa.
“Bantuan dari Kementerian Pertanian itu dana publik untuk menyejahterakan petani, bukan untuk dikuasai atau dikelola secara sembunyi-sembunyi. Kepala Desa harus tegas, jangan terkesan membiarkan ketertutupan ini terus berlarut-larut,” tegas Pemred nasionaldetik.com
Alsintan Mangkrak / Dikuasai Sepihak: Bantuan alat pertanian seperti traktor diduga kuat hanya dikuasai oknum pengurus dan disimpan tanpa memberikan dampak langsung bagi operasional petani luas.
Minim Transparansi Anggaran (RAB): Anggota dan warga tidak pernah diberikan akses informasi mengenai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) serta rincian pengerjaan proyek fisik pendukung pertanian.
Dugaan Pengerjaan Tak Sesuai Spesifikasi: Pengerjaan fisik di lapangan indikatif dilakukan secara asal-asalan dan diduga tidak memenuhi standar teknis mutu bangunan yang dipersyaratkan.
Warga mendesak Dinas Pertanian Kabupaten Jombang serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun ke lokasi mengaudit pengelolaan bantuan Kementan di Desa Tamping Mojo agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Tim Redaksi
