Kutacane ( 14/4/2026 )– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara memprioritaskan penanganan infrastruktur pascabencana, peningkatan mutu pendidikan, dan pengentasan kemiskinan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2027.
Wakil Bupati Aceh Tenggara saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPK 2027 di Kutacane, Selasa, menyatakan bahwa pemulihan infrastruktur akibat banjir hidrometeorologi menjadi urgensi utama dalam arah kebijakan daerah.
”Pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas utama, termasuk normalisasi sungai dan pembangunan tanggul. Kita tidak hanya membutuhkan respons cepat, tetapi juga strategi yang konkret dan berkelanjutan,” ujarnya di hadapan peserta Musrenbang di Oproom Setdakab Aceh Tenggara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain infrastruktur fisik, Wabup menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan. Ia menginstruksikan pemenuhan tenaga pendidik yang profesional serta penyediaan sarana prasarana sekolah yang memadai di seluruh wilayah kabupaten.
Terkait isu sosial, Pemkab Aceh Tenggara menargetkan penurunan angka kemiskinan melalui pendekatan yang lebih inovatif dan akuntabel. “Kita perlu merumuskan langkah-langkah inovatif dengan pendekatan yang terukur dan transparan agar tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh Tenggara, Syahrul Desky, mengakui bahwa rentetan bencana banjir hidrometeorologi baru-baru ini berdampak signifikan terhadap skema program yang telah disusun sebelumnya.
Syahrul menjelaskan, pemerintah daerah telah menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) untuk memetakan total kerugian dan kebutuhan anggaran pemulihan.
”Pembangunan infrastruktur menjadi fokus karena banyak fasilitas rusak berat. Upaya pemulihan akan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahun 2027 hingga berlanjut ke tahun 2028,” kata Syahrul.
Musrenbang ini diharapkan menjadi sarana penjaringan aspirasi masyarakat untuk memastikan pembangunan daerah berjalan selaras dan berkelanjutan.
Agenda tahunan ini turut dihadiri oleh jajaran unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Ketua TP PKK, Kepala BPS, Kepala Kantor Kemenag, serta jajaran pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Aceh Tenggara.
SF
