Nasionaldetik.com,— 5 Juni 2026.
Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Merangin, Teguh Jarhamin, kembali menolak membuka data 127 media yang menjadi mitra Diskominfo pada 2025, saat dirinya masih menjabat Kabid Layanan Komunikasi dan Informatika. Sebelumnya, konfirmasi terkait data tersebut pernah dimintakan pada April 2026, namun juga tidak membuahkan hasil. Penolakan berulang itu memicu pertanyaan publik soal transparansi penggunaan APBD untuk kerja sama media di Diskominfo Merangin.
Saat ditemui di Kantor Diskominfo Merangin, 18 Mei 2026, Teguh beralasan ada permintaan dari sejumlah wartawan agar nama medianya tidak dipublikasikan. “Ada beberapa wartawan yang menolak nama medianya dipublikasikan. ‘Saya tidak mau nama media saya dipublikasikan’. Walaupun ini bukan rahasia, tapi kita menghargai media tersebut,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ini merupakan konfirmasi kedua setelah permintaan serupa pada April 2026 lalu juga tidak dijawab. Alih-alih memberikan data 2025 yang diminta, Teguh justru membandingkan anggaran kerja sama media. Ia menyebut anggaran Diskominfo Merangin pada 2025 sebesar Rp600 juta untuk 127 media. Sedangkan pada 2026, anggaran naik menjadi Rp800 juta untuk 80 media. “Secara logika, nilai kontrak kerja samanya naik,” kata Teguh, sekaligus meminta Nasionaldetik.com agar fokus ke tahun 2026.
Dalam kesempatan yang sama, Kasubbag Umum dan Kepegawaian Diskominfo Merangin, Anna Hilda, S.S., mempertanyakan urgensi permintaan data lama. “Untuk apa masih menanyakan 127 media yang pernah kerja sama, kan itu sudah lewat. Apa lagi ending-nya sesudah ini?” kata Anna.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah dipanggil Kejaksaan Negeri. “Kami juga sudah dipanggil Kejari, mungkin ada rekan media yang melaporkan,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah lewat pesan WhatsApp pada 6 Mei 2026, Kepala Dinas Kominfo Merangin, Ahmad Khoiruddin Agung Saputro, S.IP., M.M. (Akhoi AS), menyarankan agar alasan 47 media yang tidak lagi bekerja sama ditanyakan langsung ke masing-masing media.
“Kalau ditanya 47 media yang tidak melakukan kerja sama, sebaiknya ditanyakan ke media yang bersangkutan apa alasannya. Dan 47 itu medianya apa saja?” tulis Akhoi.
Merujuk Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, nama PT/CV media penerima dana APBD bukan termasuk informasi yang dikecualikan. Sebab yang menjalin kerja sama dengan Diskominfo adalah badan usaha media, bukan wartawan secara pribadi.
Sesuai Perpres No. 54/2010 dan Permendagri No. 77/2020, seluruh belanja daerah, termasuk belanja kerja sama media, wajib diumumkan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas. Menutup data penerima justru dikhawatirkan menjadi preseden buruk bagi pengawasan anggaran.
Nasionaldetik.com akan memastikan apakah pihak Kejari memang pernah memanggil Diskominfo Merangin seperti yang disampaikan Anna.
Reporter: Gondo Irawan
