Kualisi Aktivis Banten Bangkit ,Siap Geruduk Komnas Perlindungan Perempuan.

EDI SUPRIADI

- Redaksi

Senin, 20 Juli 2026 - 09:14 WIB

5078 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Nasionaldetik.com, – ‎Koordinator Koalisi Aktivisi Banten Bangkit (KABB) Asep Setiadi merasa prihatin dengan penanganan rumor Nikah Siri Gubernur. Alih-alih melakukan klarifikasi dan mendudukan perkara pada tempatnya, malah diduga menggunakan buzzer untuk counter isu.

‎‎”Lucunya, counter isu yang dilontarkan melalui media online dikaitkan dengan aksi KABB di Kemendagri soal Nikah Siri Gubernur dengan seleksi BUMD. Berita di media online itu jadi alat buzzer untuk menyerang berita aksi unjuk rasa KABB. KABB itu terdiri dari 8 LSM, bukan milik satu orang saja,” ucap Asep Setiadi,18/07/26.saat di konfirmasi awak media.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

‎Menurut Asep Setiadi, turunnya pada buzzer itu malah menjadi tambahan semangat bagi KABB untuk terus mengawal persoalan Nikah Siri Gubernur.

‎‎”Nikah Siri Gubernur itu bukan persoalan pribadi, tapi persoalan publik. Karena ini berkaitan dengan moral dan integritas Kepala Daerah. Ini berkaitan dengan Sumpah Jabatan Kepala Daerah. Dan tentunya dugaan Perbuatan Tercela seperti dimaksud UU Pemerintah Daerah,” ujarnya.

‎Lebih lanjut menurut Asep,‎terlebih dalam kasus Nikah Siri Gubernur  ada isu rudapaksa yang jelas-jelas merupakan pidana murni. Pidana rudapaksa  tidak akan hilang hanya karena terjadi di waktu yang lalu.

‎‎”Dengan alasan ini, kami, KABB akan mendatangi Komnas Perlindungan Perempuan untuk memastikan apakah dalam pengaduan IF termuat adanya indikasi rudapaksa. Ini sangat penting,” ungkap Asep.

‎Masih kata Asep,‎komnas Perlindungan Perempuan tidak dapat memasukan persoalan ini sebagai Informasi Yang Dikecualikan, karena IF sendiri melalui video viral itu sudah membukakan identitasnya. Artinya dalih keamanan yang didalihkan Komnas Perlindungan Perempuan sudah tidak berlaku.

‎”Rudapaksa itu pidana murni. Delik umum. Kejahatannya tidak bisa hilang hanya dikarenakan pelapor atau korban mencabut laporan. Jangan sampai terjadi pembiaran. Itu yang kami ingin tanyakan ke Komnas perempuan,” tandasnya.

(Pran’s IWO-I)

Berita Terkait

*Tak Sekadar Pengajian, Polres Metro Jakut Wujudkan Kepedulian Lewat Santunan Anak Yatim*
*Perjuangan Imam Muttaqin, Penyandang Disabilitas Cari Kerja di Job Fair Poliran*
*Buka Ruang Kesetaraan, Kaum Perempuan Berburu Kerja di Poliran*
*Menaker Yassierli Puji Program Poliran Polri: Kolaborasi Nyata Bangun Ekosistem Kerja*
Mobil Terbakar di SPBU Benyamin Sueb Pademangan, Diduga Akibat Korsleting Listrik ‎
*Kapolri Pastikan Pengusutan Kasus Penyadapan Ilegal Berjalan Optimal*
*Kapolri: Hukum Kehilangan Wibawa Jika Penegaknya Tidak Tunduk pada Hukum*
*Polda Lampung Berhasil Kembalikan 48 Kendaraan Hasil Ungkap Curanmor*

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 17:25 WIB

*Tak Sekadar Pengajian, Polres Metro Jakut Wujudkan Kepedulian Lewat Santunan Anak Yatim*

Kamis, 12 November 2026 - 17:22 WIB

*Perjuangan Imam Muttaqin, Penyandang Disabilitas Cari Kerja di Job Fair Poliran*

Kamis, 12 November 2026 - 17:19 WIB

*Buka Ruang Kesetaraan, Kaum Perempuan Berburu Kerja di Poliran*

Kamis, 12 November 2026 - 17:12 WIB

Mobil Terbakar di SPBU Benyamin Sueb Pademangan, Diduga Akibat Korsleting Listrik ‎

Kamis, 12 November 2026 - 17:01 WIB

*Kapolri Pastikan Pengusutan Kasus Penyadapan Ilegal Berjalan Optimal*

Kamis, 12 November 2026 - 16:56 WIB

*Kapolri: Hukum Kehilangan Wibawa Jika Penegaknya Tidak Tunduk pada Hukum*

Kamis, 12 November 2026 - 16:51 WIB

*Polda Lampung Berhasil Kembalikan 48 Kendaraan Hasil Ungkap Curanmor*

Kamis, 12 November 2026 - 16:46 WIB

*Kapolri Resmikan Program Poliran di Bandung, Gandeng 3 Menteri Tekan Pengangguran*

Berita Terbaru