Nasionaldetik.com,— Struktur anggaran belanja tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bekasi untuk Tahun Anggaran 2022 menunjukkan ketidakseimbangan alokasi yang mengarah pada inefisiensi birokrasi dan minimnya investasi pembangunan jangka panjang. Masalah kunci yang disorot meliputi:
Sebagian besar OPD memprioritaskan Belanja Operasi, dengan Belanja Pegawai yang dominan (misalnya, Badan Kepegawaian dan PSDM mengalokasikan Rp 17.720.616.000 untuk Pegawai).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ditemukan alokasi besar pada pos anggaran yang rentan pengawasan, seperti Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 100 Miliar di BPKD dan Belanja Hibah sebesar Rp 8.573.808.000 di Kesbangpol.
Terdapat dugaan rangkap jabatan Kepala Badan di dua institusi strategis (Bappelitbangda dan Bappeda).
Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai pihak penyusun dan pelaksana Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Tujuh OPD yang menjadi subjek analisis: BKP-SDM, Kesbangpol, BPBD, Bapenda, Balitbangda, BPKD, dan Bappeda.
Ir. H. Entah Ismanto, SH, MM, yang menjabat sebagai Kepala Badan di Balitbangda dan Bappeda.
Masyarakat dan DPRD Kabupaten Bekasi sebagai pihak yang terdampak dan wajib melakukan pengawasan.
Anggaran ini disusun dan diterapkan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi untuk tahun fiskal 2022
Anggaran yang tercantum dalam dokumen RKA SKPD ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.
Anggaran ini menjadi masalah kritis karena mengindikasikan rendahnya prioritas pada pelayanan publik langsung dan investasi infrastruktur (Belanja Modal) yang seharusnya menjadi mesin pertumbuhan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Anggaran pembangunan (Belanja Modal) di banyak OPD sangat kecil, misalnya hanya Rp 183.856.000 di Balitbangda. Ini menghambat kemampuan daerah untuk berinvestasi pada aset produktif.
Besarnya alokasi Belanja Tidak Terduga (Rp 100 Miliar) dan Belanja Hibah (Rp 8,5 Miliar) menciptakan celah lebar bagi ketidaktransparanan dan potensi penyimpangan, terutama jika pengawasan dan audit tidak maksimal.
Alokasi untuk operasional dan gaji (Belanja Operasi) jauh lebih besar daripada alokasi untuk program utama, bahkan di badan vital seperti BPBD (sekitar 70% Operasi vs 30% Modal). Ini menunjukkan fokus utama anggaran adalah untuk membiayai internal birokrasi, bukan kinerja program.
Untuk mengatasi kelemahan anggaran ini, diperlukan langkah-langkah kritis sebagai berikut:
Pemerintah Kabupaten Bekasi harus segera meninjau ulang rasio belanja, secara progresif mengurangi porsi Belanja Operasi/Pegawai dan meningkatkan porsi Belanja Modal untuk mendorong investasi produktif.
DPRD harus menuntut audit forensik terhadap pos-pos anggaran berisiko tinggi, khususnya alokasi Belanja Tidak Terduga dan Belanja Hibah, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menghindari penyalahgunaan.
Kepala Daerah wajib mengklarifikasi dan mengakhiri praktik rangkap jabatan pada posisi Kepala Badan yang strategis (Bappeda/Balitbangda) untuk menjamin fokus dan akuntabilitas kepemimpinan.
Seluruh rincian Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal harus dibuka ke publik untuk memastikan bahwa pengadaan dan program pembangunan dapat diawasi langsung oleh masyarakat.
Tim Redaksi Prima
