Nasionaldetik.com,—– Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera, Hartono, akhirnya angkat bicara terkait polemik pengelolaan keuangan dan aset koperasi yang belakangan menjadi sorotan.
Hartono menegaskan, seluruh kebijakan di tubuh KPRI Sejahtera diambil secara kolektif melalui mekanisme rapat pengurus. Menurutnya, persoalan yang kini terjadi berawal dari tindakan sepihak manajer operasional yang disebut bergerak tanpa sepengetahuan pengurus.
“Sebagai Ketua, saya tidak pernah mengambil keputusan seorang diri. Setiap langkah organisasi wajib diputuskan melalui rapat pengurus bersama pengawas dan manajer,” kata Hartono dalam keterangannya Senin (3/8).
Ia menjelaskan, koperasi merupakan badan usaha milik anggota yang dikelola secara kolektif. Keputusan tertinggi berada di Rapat Anggota Tahunan (RAT), kemudian dijalankan pengurus dan pelaksana operasional.
Hartono menyebut kepengurusan harian terdiri dari Ketua I Hartono, Ketua II Solikin, Sekretaris Rahmat, Bendahara Nani, serta pengawas internal yang di antaranya berasal dari mantan pejabat Inspektorat.
Menurut Hartono, persoalan bermula dari pengembangan unit usaha kaveling tanah. Awalnya, pembelian lahan yang disetujui pengurus berjalan lancar di Desa Candimulyo dan Jalan Pattimura. Selanjutnya koperasi merencanakan pengembangan di Kelurahan Jelakombo dan kawasan dekat Perumahan Astapada pada 2012.
Namun dalam perjalanannya, manajer operasional bernama Suyud diduga membeli sejumlah bidang tanah tanpa persetujuan rapat pengurus maupun anggota.
Tanah tersebut berada di berbagai wilayah, mulai Sumbermulyo, Jelakombo, Tunggorono, Mojowarno, Sumobito, Denanyar, Ploso, Bawangan hingga Jabon.
“Pembelian aset tanah di banyak titik tersebut dilakukan oleh manajer tanpa pengetahuan pengurus. Kami baru mengetahui keberadaan transaksi tersebut sekitar tahun 2017,” ujarnya.
Tak hanya itu, Hartono mengatakan manajer juga membuat sistem pembukuan terpisah untuk menampung dana para penabung. Dana tersebut disebut digunakan membayar jasa simpanan sekaligus menutup kebutuhan operasional unit usaha lainnya.
Setelah dugaan penyimpangan itu diketahui pada 2017, pengurus mengaku langsung menginstruksikan agar aset-aset tanah yang telah dibeli dijual untuk mengembalikan dana penabung. Pengurus juga berkoordinasi dengan Bupati Jombang dan Sekretaris Daerah (Sekda) guna mencari solusi penyelesaian.
Sebagai tindak lanjut, pada 14 Juli lalu pengurus menggelar forum dialog yang dihadiri sekitar 300 penabung. Dalam pertemuan itu disepakati penghentian pembayaran jasa simpanan mulai 1 Agustus untuk mengurangi beban keuangan koperasi.
Selain itu, pengembalian dana penabung akan dilakukan secara proporsional setelah aset tanah berhasil dijual atau dikonversi. Pengurus juga sepakat menggelar evaluasi perkembangan penjualan aset setiap enam bulan atau sewaktu-waktu jika ada perkembangan signifikan.
Hartono mengatakan hasil pemeriksaan Dinas Koperasi dan Inspektorat merekomendasikan KPRI Sejahtera menjalani audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen serta menggelar Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dalam waktu tiga bulan. RALB nantinya melibatkan Dinas Koperasi, Dekopinda, PKPRI, hingga perwakilan unit kerja.
Hartono juga meluruskan isu yang berkembang bahwa persoalan tersebut merupakan sengketa internal koperasi dan bukan berkaitan dengan penyalahgunaan APBD maupun APBN.
Ia menambahkan, pihak luar yang bukan anggota koperasi tidak memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan anggota dalam persoalan tersebut.
“Kami tidak melakukan pembantahan secara liar di media karena kami berkomitmen mengikuti seluruh tahapan resmi dari Dinas Koperasi dan arahan pemerintah daerah. Fokus kami sekarang mengawal audit KAP, menjual aset, dan memastikan seluruh hak penabung kembali secara adil,” pungkasnya.
Tim Redaksi
