Nasionaldetik.com,— Direktur LBH Arjuna Bakti Negara, Zuli Zulkipli, SH, menyoroti fenomena meningkatnya jumlah kios atau warung milik warga asal Kuningan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data yang ia himpun, terdapat sedikitnya 80 warung Kuningan yang tersebar di berbagai titik. “Jika satu warung saja memiliki aset sekitar Rp30 juta, bayangkan betapa besarnya perputaran ekonomi yang mereka kuasai. Orang Kuningan sudah begitu masif melihat potensi ekonomi Bekasi,” ujarnya kepada Wartawan Selasa (18/11/2025).
Menurut Zuli Zulkipli, S.H keberhasilan para pendatang membuka usaha secara besar-besaran seharusnya menjadi cermin bagi masyarakat lokal bahwa peluang ekonomi di Kabupaten Bekasi sangat terbuka. Namun, justru yang terlihat adalah minimnya keterlibatan warga Bekasi dalam memanfaatkan potensi sektor perdagangan kecil dan menengah. “Pertanyaan besarnya, mengapa masyarakat kita tidak melihat peluang yang sama? Padahal potensi itu berada tepat di depan mata,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Zuli Zulkipli, S.H menilai fenomena ini tidak sekadar soal kemampuan individu, tetapi juga menyangkut pola pikir ekonomi masyarakat yang masih pasif. Ia mengajak warga lokal untuk tidak sekadar menjadi penonton di daerah sendiri. “Jangan hanya melihat, harus berani memulai. Jika pendatang saja bisa melihat peluang, seharusnya masyarakat asli Bekasi jauh lebih mampu,” katanya.
Lebih jauh, ia mempertanyakan peran pemerintah daerah dalam mendorong geliat ekonomi masyarakat lokal. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada proyek besar, tetapi juga memberikan dukungan langsung kepada warga untuk membangun usaha kecil dan menengah. “Apakah pemerintah daerah sudah memberikan modal bergulir? Atau pelatihan usaha? Ini yang perlu dievaluasi,” jelasnya.
Zuli Zulkipli, S.H juga menyinggung perlunya kebijakan turunan atau regulasi teknis yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat akar rumput. Ia menilai pemerintah daerah perlu membuat aturan yang mempermudah warga lokal mendapatkan akses modal, izin usaha, hingga fasilitas pendukung lainnya. “Jangan sampai aturan hanya bagus di atas kertas, tetapi tidak memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Di akhir, Zuli Zulkipli, S.H mendorong pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bekasi untuk berkolaborasi dalam membangun kemandirian ekonomi daerah. Menurutnya, jika tidak ada langkah konkret, maka potensi ekonomi Bekasi akan terus dinikmati pihak luar. “Kita harus bergerak. Bekasi terlalu besar jika hanya menjadi ladang ekonomi bagi daerah lain, sementara masyarakatnya sendiri tertinggal, sudah kerja di dunia industri terbesar tapi angka pengangguran belum terselesaikan,” tutupnya.
Penulis: Haris Pranatha
