Nasionaldetik.com— 18 Mei 2026 Program penyediaan paket Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi pemenuhan gizi anak sekolah, kini justru menuai kritik tajam dan protes keras dari para siswa di lapangan. Alih-alih mendapatkan asupan nutrisi yang layak, sejumlah siswa di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut beramai-ramai mengembalikan paket makanan yang mereka terima karena dinilai tidak layak konsumsi.
Aksi penolakan massal ini mencuat setelah investigasi dilapangan keluhan para siswa viral di jagat media sosial
Siswa SMPN 1 Dayeuhkolot (Kabupaten Bandung)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengembalian massal paket Makanan Bergizi Gratis (MBG) oleh para siswa. Makanan yang dibagikan terindikasi tidak higienis dan tidak layak konsumsi—mengeluarkan aroma tidak sedap, hambar, bahkan dalam kondisi basi (tercium bau asam pada nasi).
Peristiwa ini terjadi di dua wilayah di Jawa Barat, yaitu di lingkungan sekolah SMPN 1 Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung
Inspeksi mendadak (sidak) dan aksi pengembalian ini terjadi segera setelah investigasi Redaksi protes para siswa viral di media sosial pada Mei 2026.
Diduga kuat akibat lemahnya kontrol kualitas (quality control) dalam proses pengolahan di dapur produksi SPPG, serta manajemen distribusi yang lambat sehingga makanan sampai ke tangan siswa dalam kondisi sudah rusak/basi. Hal ini memicu kekhawatiran besar akan risiko keracunan dan gangguan kesehatan pada anak-anak.
Merespons gejolak dan viralnya dilapangan tersebut, aparat pemerintah kecamatan bersama aparat kepolisian setempat langsung bergerak melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur SPPG terkait. Petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses pengolahan, higienitas bahan baku, hingga jalur distribusi makanan. Sementara itu, pihak sekolah langsung mengambil langkah tegas dengan melarang siswa mengonsumsi makanan tersebut demi menghindari risiko kesehatan yang lebih fatal.
Program nasional yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar ini seharusnya dikelola dengan transparansi dan standar operasional (SOP) yang ketat. Kejadian di Bandung dan Garut ini menjadi alarm keras bagi pemerintah dan instansi terkait untuk mengevaluasi total kinerja vendor penyedia makanan (SPPG). Jangan sampai program pemenuhan gizi ini justru berubah menjadi ancaman kesehatan bagi generasi penerus bangsa akibat kelalaian dan buruknya pengawasan di lapangan!
Tim Redaksi Prima
