Dugaan Ada Keterlibatan Oknum Aparat dalam Penolakan Gereja di Lampung, PNIB Turunkan Tim Investigasi

EDI SUPRIADI

- Redaksi

Senin, 27 April 2026 - 20:43 WIB

5084 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nasional detik.com  — ‎Organisasi kemasyarakatan Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) mengecam keras dugaan aksi intoleransi terkait penolakan pembangunan Gereja (GPI) di Jalan Turi Raya, Tanjung Senang, Bandar Lampung.

‎PNIB mensinyalir adanya keterlibatan oknum aparat dan pembiaran oleh otoritas setempat dalam kasus ini.

‎Ketua Umum PNIB, AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal) beserta tim menyatakan pihaknya telah terjun langsung menemui panitia pembangunan gereja.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

‎Berdasarkan investigasi awal, ditemukan surat penolakan tertanggal 3 November 2025 yang baru diserahkan kepada pihak gereja pada 27 Maret 2026.

‎”Kami menemukan fakta dugaan keterlibatan oknum polisi aktif berinisial AA dalam surat penolakan yang ditandatangani 91 warga tersebut.

‎Selain itu, tanda tangan warga diduga hanya ditulis oleh beberapa orang saja,” kata Gus Wal, dalam keterangan tertulisnya Senin (27/4/2026).

‎PNIB menyayangkan kasus intoleransi kembali berulang di Bandar Lampung.

‎Gus Wal mendesak adanya sanksi berat jika terbukti ada keterlibatan oknum aparat hukum maupun pemerintah dalam menghambat pendirian rumah ibadah.

‎Hingga saat ini, PNIB menyebut belum ada klarifikasi resmi maupun tindakan tegas dari pihak Polda Lampung terkait keterlibatan oknum anggotanya.

‎PNIB menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan undang-undang untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing.

‎ “Tidak ada alasan bagi masyarakat maupun aparatur untuk menolak pendirian rumah ibadah selama panitia sudah memenuhi syarat dalam Peraturan Bersama (PB) 2 Menteri.

‎Kami minta kasus ini diusut tuntas demi menjaga kerukunan di Lampung,” pungkasnya.

Berita Terkait

Komsos Malam Hari di Desa Kembang, Babinsa Jatipurno Perkuat Kedekatan dengan Warga
TNI Hadir di Segala Kondisi Masyarakat Pedalaman
Batalyon Kavaleri 2/Turangga Ceta Terjunkan Prajurit Bantu TMMD di Sragen 
Tantang Instruksi Presiden dan Kapoldasu, Peredaran Narkoba di Labura Seolah Kebal Hukum
RAJAWALI GELORAKAN PROJUSTITIA: KEJARI MEMPAWAH HARUS BUKA TABIR SKYLIFT 2019 MEMPAWAH SECARA GAMBLANG
Organda Lampung Selatan Gelar Halalbihalal, Dorong Angkot Kembali Beroperasi di Pelabuhan Bakauheni
RUU Perampasan Aset Disebut “Tongkat Sakti”, DPP LSM MAUNG Dukung Penuh dan Minta Segera Disahkan
Massa Aliansi Pemuda dan Masyarakat Geruduk PN Palopo, Tuntut Penundaan Eksekusi Lahan

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 12:48 WIB

TNI Hadir di Segala Kondisi Masyarakat Pedalaman

Rabu, 29 April 2026 - 12:31 WIB

Batalyon Kavaleri 2/Turangga Ceta Terjunkan Prajurit Bantu TMMD di Sragen 

Rabu, 29 April 2026 - 12:19 WIB

Tantang Instruksi Presiden dan Kapoldasu, Peredaran Narkoba di Labura Seolah Kebal Hukum

Rabu, 29 April 2026 - 07:38 WIB

RAJAWALI GELORAKAN PROJUSTITIA: KEJARI MEMPAWAH HARUS BUKA TABIR SKYLIFT 2019 MEMPAWAH SECARA GAMBLANG

Selasa, 28 April 2026 - 23:35 WIB

Organda Lampung Selatan Gelar Halalbihalal, Dorong Angkot Kembali Beroperasi di Pelabuhan Bakauheni

Selasa, 28 April 2026 - 08:39 WIB

RUU Perampasan Aset Disebut “Tongkat Sakti”, DPP LSM MAUNG Dukung Penuh dan Minta Segera Disahkan

Selasa, 28 April 2026 - 08:31 WIB

Massa Aliansi Pemuda dan Masyarakat Geruduk PN Palopo, Tuntut Penundaan Eksekusi Lahan

Selasa, 28 April 2026 - 07:46 WIB

Satpol PP Kota Tangerang Disorot: ‘Ganas’ di Sengketa Lahan, ‘Loyo’ Tegakkan Perda Bangunan?

Berita Terbaru

ACEH BARAT DAYA

TNI-Warga Kompak, Infrastruktur MCK TMMD Abdya Mulai Terlihat Hasilnya

Rabu, 29 Apr 2026 - 14:42 WIB