BALIKPAPAN –Nasionaldetik.com
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan melakukan lompatan besar dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan. Melalui peluncuran aplikasi SatuOrmas, pemerintah kota berupaya menghapus stigma birokrasi yang kaku dan menggantinya dengan sistem yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi ( Balikpapan 02 April 2026 ).
Langkah ini diresmikan dalam agenda silaturahmi kemasyarakatan bertajuk “Sinergi Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan: Aktualisasi Data sebagai Pondasi Kemitraan yang Harmonis” yang digelar di Hotel Grand Tiga Mustika, Selasa (2/4).
Selama ini, pendataan organisasi masyarakat sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Data yang tumpang tindih atau tidak diperbarui kerap menjadi celah dalam proses pembinaan. Kepala Kesbangpol Balikpapan, Sutadi, mengungkapkan bahwa aplikasi SatuOrmas lahir sebagai solusi atas kebutuhan data yang bersifat real-time.
“Kemitraan yang harmonis tidak bisa dibangun di atas asumsi. Kita butuh fondasi berupa data yang valid. Dengan SatuOrmas, kita membangun jembatan digital agar komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tidak lagi terhambat oleh urusan administratif yang berbelit,” ujar Sutadi.
Kehadiran perwakilan dari Polres Balikpapan dan Densus 88 dalam kegiatan ini menegaskan bahwa digitalisasi data ormas juga memiliki dimensi keamanan negara. Dengan data yang terverifikasi, pemerintah dapat memitigasi potensi penyebaran paham yang bertentangan dengan ideologi negara serta memastikan bahwa setiap ormas bergerak sesuai dengan visi pembangunan daerah.
Bayu Septian, Kasubbid Organisasi Kemasyarakatan, menjelaskan bahwa sistem ini dirancang untuk mempermudah ormas, bukan membebani.
”Data yang akurat adalah instrumen perlindungan bagi ormas itu sendiri. Ini menjadi syarat mutlak dalam transparansi penyaluran dana hibah atau bantuan sosial, sehingga meminimalisir kesalahan sasaran atau potensi penyalahgunaan anggaran,” jelas Bayu.
Antusiasme terlihat dari para peserta, termasuk perwakilan Yayasan Jiwa Pelopor Reclassering Suhada Abadi (Lembaga Reclassering Indonesia) Provinsi Kaltim. Digitalisasi ini dinilai sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan ormas yang aktif berkontribusi.
Pengembang aplikasi, Dian, memberikan simulasi langsung mengenai kemudahan input data bagi organisasi lama maupun baru. Sistem ini mengintegrasikan profil organisasi, struktur kepengurusan, hingga legalitas administrasi ke dalam satu dasbor yang mudah diakses oleh pihak berwenang.
Dengan inisiatif ini, Balikpapan memposisikan diri sebagai salah satu kota di Kalimantan Timur yang paling progresif dalam urusan administrasi kemasyarakatan. Harapannya, seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif melakukan pembaharuan data, demi terciptanya iklim organisasi yang sehat, profesional, dan mampu menjadi pilar utama dalam menyongsong pembangunan IKN di masa depan.
Bsi/LRI.







































