Nasionalfetik.com – Surabaya, 31 Oktober 2026 Organisasi kemasyarakatan Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) melayangkan kritik keras dan kecaman terkait pemanfaatan hasil sumber daya alam (SDA) Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya berdampak pada kemajuan dalam negeri.
Sorotan tajam ini mengemuka setelah pendiri Bayan Resources, Low Tuck Kwong, diketahui menyalurkan donasi fantastis sebesar 101 juta dolar Singapura atau setara Rp1,7 triliun untuk sektor pendidikan di Singapura.
Ketua Umum PNIB, Abdur Rozaq Waluyo Wasis Nugroho atau yang akrab disapa Gus Wal, menyayangkan kekayaan bernilai triliunan rupiah yang bersumber dari pengerukan hasil bumi sumber daya alam Indonesia justru dialokasikan untuk menopang kemajuan fasilitas pendidikan di negara tetangga, geram Gus Wal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kekayaan sumber daya alam Indonesia ini adalah kekayaan seluruh rakyat. Sangat ironis ketika hasil pengerukan batu bara di tanah air justru dipakai untuk menyejahterakan dan memajukan pendidikan bangsa asing, sementara masih banyak anak-anak bangsa dan fasilitas pendidikan di pelosok negeri yang membutuhkan dukungan,” tegas Gus Wal saat memberikan keterangannya, Sabtu (31/10/2026).
Gus Wal menilai, langkah Low Tuck Kong konglomerat tambang tersebut harus menjadi bahan evaluasi mendasar bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam mengawasi pengelolaan industri ekstraktif di tanah air, terang Gus Wal.
“Pertanyaan besarnya bagi kita semua : kekayaan alam Indonesia ini sebenarnya untuk menyejahterakan rakyat Indonesia atau untuk memajukan bangsa asing? Pengelolaan hasil bumi wajib berlandaskan amanat Pasal 33 UUD 1945, di mana bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” lanjut Gus Wal.
Bandingkan Kebutuhan Pendidikan Dalam Negeri
Untuk menggambarkan besarnya dampak dana tersebut jika disalurkan di dalam negeri, PNIB membandingkan nilai hibah Rp1,7 triliun itu dengan alokasi anggaran pembangunan fasilitas pendidikan nasional.
Sebagai gambaran, anggaran sebesar itu sejatinya mampu membiayai rehabilitasi puluhan gedung sekolah modern lengkap dengan fasilitas penunjang pembelajaran berbasis teknologi di berbagai daerah.
“Coba bayangkan betapa besarnya manfaat uang Rp1,7 triliun tersebut jika disalurkan untuk beasiswa anak-anak kurang mampu, perbaikan sekolah rusak di daerah terpencil, atau peningkatan mutu guru di Indonesia,” ujar Gus Wal.
Menurutnya, setiap pengusaha yang mengeruk keuntungan dari pengelolaan kekayaan alam Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mengutamakan kontribusi bagi kemajuan rakyat dan bangsa Indonesia sendiri, geram Gus Wal.
Dorong Penguatan Peran Negara dan Kebijakan SDA
Lebih lanjut, PNIB mendesak pemerintah untuk memperketat regulasi terkait kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) serta mendorong penguasaan saham nasional dalam industri pertambangan strategis.
Langkah ini penting agar nilai tambah dari hasil bumi tidak mengalir ke luar negeri tanpa memberikan dampak signifikan bagi masyarakat lokal, papar Gus Wal.
“Rakyat Indonesia tidak boleh hanya mendapatkan dampak kerusakan lingkungan dari aktivitas tambang, sementara hasil keuntungannya dibawa lari untuk membangun negara lain. Negara harus hadir memastikan hasil bumi benar-benar kembali untuk kemakmuran dan kedaulatan rakyat dan Bangsa Indonesia,” pungkas Gus Wal.
Penulis : Tim PNIB
Editor : Admin
