Nasionaldetik.com,— Sumba Barat Daya,25/11/2025 Diduga kuat Pimpinan Terima Setoran Mengguncang Institusi Polri di SBD,Kebebasan Pers Dikebiri,Integritas dan transparansi Polres Sumba Barat Daya (SBD) berada di titik nadir setelah dugaan praktik busuk mencuat ke permukaan.
Alih-alih mengusut tuntas, jajaran petinggi Polres SBD justru dituding berupaya membungkam kebebasan pers dan menutupi informasi terkait kasus pemalakan warga yang menyedot perhatian publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Puncak dari krisis etika ini terjadi ketika Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan (Kasi Propam) Polres SBD, yang seharusnya menjadi garda terdepan pengawasan disiplin, dilaporkan memblokir nomor WhatsApp beberapa wartawan yang sedang meliput.
Tindakan ini, yang ironisnya datang dari fungsi pengawas, dianggap sebagai sinyal kuat upaya sistematis untuk menutup-nutupi borok institusi.
Tindakan Kasi Propam memblokir pers, ditambah kebungkaman total dari Kapolres SBD, adalah indikasi nyata bahwa ada yang busuk sedang ditutupi. Ini bukan lagi soal disiplin, tapi dugaan kesengajaan untuk menghalangi kerja jurnalistik.
*Pengakuan Mengejutkan Pelaku: “Hasil Semua Itu Langsung Disetor ke Pimpinan!”*
Kasus ini berubah menjadi skandal yang lebih mengguncang dengan adanya pengakuan dari terduga pelaku pemalakan.
Dalam perbincangan dengan Kaperwil NTT Berantastipikornews, yang akrab disapa Tibo, terduga pelaku melontarkan kalimat pilu yang sekaligus menjadi tuduhan serius.
”Kasian kami ini korban, hasil semua itu langsung disetor ke pimpinan,”
Pengakuan ini sontak menimbulkan pertanyaan “Aneh bin Ajaib”: Apakah kasus pemalakan ini hanya hulu dari praktik “setoran” yang mengalir ke atas?
Tuduhan ini secara telanjang menyasar dugaan keterlibatan dan penerimaan manfaat oleh pimpinan Polres SBD.
*Polres SBD Diduga Jadi “Tempat Barteran Kasus”: Benalu Negara Merongrong Reskrim*
Kekecewaan masyarakat SBD meledak. Mereka mempertanyakan mengapa institusi kepolisian yang dibangun oleh uang rakyat dan seharusnya menjadi benteng hukum dan keadilan, justru diduga telah dijadikan “tempat barteran kasus” oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.
Kritik tajam diarahkan kepada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres SBD. Publik menduga, praktik buruk oknum di bagian Reskrim ini adalah akar masalah yang menyebabkan “banyak tumpukan kasus” yang tak kunjung selesai di SBD.
Oknum kepolisian yang terlibat dalam praktik memalukan ini dicap sebagai “Benalu Negara” yang alih-alih melayani dan melindungi, justru merongrong integritas Korps Bhayangkara dan secara brutal merugikan masyarakat.
*Desakan Tegas. Pimpinan Polri Wajib Bersihkan Oknum “Pemeras Rakyat”*
Menanggapi skandal yang merusak citra Polri ini, Prima mendesak agar Pimpinan Tertinggi Polri segera turun tangan.
”Oknum-oknum yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, etika, dan pidana, terutama yang berupaya membungkam pers dan memeras rakyat, harus segera dipecat secara tidak hormat (PTDH). Tidak ada tempat bagi ‘Benalu Negara’ di institusi yang seharusnya menjunjung tinggi Presisi,” tegas Prima.
PTDH adalah satu-satunya jalan untuk membersihkan institusi dari parasit dan mengembalikan secuil kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia. Kasus ini harus diusut tuntas, tidak hanya pada pelaku pemalakan, tetapi juga kepada seluruh rantai komando yang diduga menerima setoran dan berupaya membungkam informasi.
Tim Redaksi Prima
