Nasionaldetik.com,— 23 Mei 2026 APBD APBN. Kab. Muara Enim Sumsel
Menjadi santapan pejabat Rampok di seputar Pemda Muara Enim. Ironisnya para pejabat Eksekutip dan legesaltip Pemda Muara Enim sudah sering di tangkap oleh pihak jajaran Tipikor namun tidak ada jeranya sekalipun sudah ada contohnya .
Pasalnya Proyek Pengadaan Seragam Sekolah Rp14,6 Miliar di Kabupaten Muara Enim , Diduga Ada Indikasi Pembekakan ( Mar up ) anggaran Yang berasal dari APBD . Terbukti Proyek pengadaan pakaian seragam bagi siswa dan siswi Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2024 kini menjadi perbincangan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggaran senilai Rp14.667.200.000 yang dikelola oleh dinas terkait disebut-sebut ada dugan penyimpangan, termasuk dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),
Jumat (22/05/2026).
Ali Sopyan pimpinan umum Media Rajawali news Grup mengungkapkan pihaknya telah berusaha untuk konpir Masi dan Klaripikasi ke sekda kab Muara Enim sampai tiga kali mendatangi ruangan kerjanya sekda tertutup rapat sehingga berita ini terpaksa di muat apa adanya
melakukan penelusuran terhadap data pengadaan dan menemukan sejumlah kejanggalan yang dinilai perlu ditindaklanjuti. “Dari hasil penelusuran awal, kami menemukan terindikasi mark-up harga satuan seragam yang cukup signifikan, serta dugaan pola pengadaan yang kurang transparan.
Team V Pemburu Fakta Rajawali yang di pimpin langsung oleh Ali Sopyan. Mendesak pihak Tipikor kejaksaan tinggi Sumsel agar mengusut anggaran belanja baju seragam sebesar Rp 14,6 Miliar rupiah harus di usut tuntas .
Menurut informasi yang dihimpun, paket pengadaan tersebut mencakup sekitar 73.336 set seragam sekolah, terdiri atas baju dan celana panjang untuk siswa, serta baju dan rok untuk siswi. Jika dihitung berdasarkan total anggaran, nilai rata-rata per set seragam diperkirakan mencapai sekitar Rp199 ribu lebih.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim bungkam seribu bahasa
belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan Korupsi yang berkembang.
Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada instansi terkait guna memenuhi prinsip pemberitaan berimbang. Ironisnya pihak dinas pendidikan menghindar dari kejaran wartawan
