Subulussalam —DetikNasional com .
Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kota Subulussalam menuai sorotan tajam, Sejumlah warga dari berbagai desa penerima program mengaku kecewa lantaran pelaksanaan di lapangan diduga tidak sesuai harapan, bahkan terkesan “asal jadi”.
Hasil penelusuran di beberapa titik penerima program menunjukkan adanya indikasi pekerjaan yang tidak maksimal.
Desa Suka Makmur, Makmur Jaya, serta beberapa lokasi lainnya menjadi contoh wilayah yang disorot warga setelah dilakukan investigasi langsung ke kebun-kebun peserta PSR.
Sejumlah petani mengungkapkan bahwa proses peremajaan yang seharusnya meningkatkan produktivitas justru berjalan tidak optimal.
Mulai dari kualitas pengerjaan, kesiapan lahan, hingga dugaan penggelembungan anggaran (mark-up) menjadi keluhan utama,
“Harapan kami program ini bisa membantu, tapi kenyataannya di lapangan banyak yang dikerjakan setengah-setengah,” ujar salah satu petani yang enggan disebutkan namanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Program PSR yang disalurkan melalui koperasi dan kelompok tani ini semestinya menjadi solusi bagi peremajaan kebun sawit rakyat yang sudah tidak produktif,Namun, di beberapa lokasi, warga menilai pelaksanaannya belum mencerminkan tujuan tersebut.
Saat dikonfirmasi, salah satu ketua koperasi di wilayah Simpang Kiri disebut sempat mengelak dengan alasan progres pekerjaan belum sepenuhnya rampung. Ia menyebutkan bahwa kegiatan masih berjalan dan meminta semua pihak menunggu hasil akhir.
Namun, alasan tersebut tidak sepenuhnya diterima warga, Mereka menilai, sejak awal pelaksanaan sudah terlihat adanya kejanggalan, baik dari sisi teknis maupun transparansi pengelolaan anggaran.
Aktivis lokal mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program PSR di Subulussalam. Selain itu, Aparat Penegak Hukum (APH) juga diminta melakukan penyelidikan jika ditemukan indikasi penyimpangan.
“Ini program strategis untuk petani. Kalau pelaksanaannya bermasalah, harus segera diaudit. Jangan sampai merugikan masyarakat,” tegas seorang aktivis,
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari instansi terkait mengenai dugaan tersebut.
Warga berharap pemerintah tidak tutup mata dan segera memastikan program berjalan sesuai aturan serta benar-benar memberi manfaat bagi masarakat petani.(*)
