Nasionaldetik.com, – 10 Maret 2026 Insiden dugaan penghalangan kerja jurnalistik terjadi saat pengarahan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pasca-penetapan status hukum salah satu pejabat daerah, Senin (9/3/2026). Sejumlah jurnalis yang hendak meliput kegiatan tersebut sempat dihalangi oleh oknum protokol provinsi, yang memicu protes keras dari awak media di lapangan.
Kejadian ini sempat memicu ketegangan karena dianggap mencederai Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Klarifikasi dan Permohonan Maaf Pemprov Jateng
Menanggapi insiden tersebut, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah segera memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa Pemprov Jateng tidak pernah mengeluarkan instruksi untuk membatasi akses pers atau menutup-nutupi kasus korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
“Saya tidak pernah memberikan arahan untuk melarang media. Kami menghormati kebebasan pers. Saya memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, ini murni miskomunikasi di tingkat teknis lapangan,” ujarnya di hadapan para wartawan.
Pihaknya berjanji akan melakukan evaluasi internal terhadap oknum protokol yang terlibat, mengingat tindakan menghalangi tugas jurnalis berpotensi melanggar Pasal 18 ayat (1) UU Pers, yang mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kerja pers dapat dipidana.
Fokus Pemulihan Pelayanan Publik
Tujuan kehadiran pihak Pemprov Jateng dalam pertemuan tersebut adalah untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat kabupaten tetap berjalan (berkelanjutan) pasca-kasus hukum yang menjerat pejabat sebelumnya.
“Sesuai semangat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kami berkomitmen agar seluruh proses pemulihan birokrasi ini transparan. Pak Pj Gubernur menginstruksikan agar seluruh OPD memastikan pelayanan tidak lumpuh dan pengawasan internal diperketat guna mencegah praktik korupsi berulang,” tegasnya.
Menjamin Akses Informasi bagi Media
Sebagai bentuk komitmen transparansi, pihak Pemprov Jateng akhirnya memfasilitasi akses media untuk mendapatkan keterangan resmi. Asisten I menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sesuai dengan mandat dalam UU No. 14 Tahun 2008 mengenai kewajiban Badan Publik menyediakan informasi yang terbuka bagi masyarakat.
Insiden ini menjadi catatan penting bagi Pemprov Jateng untuk terus memperbaiki koordinasi antara birokrasi dan media, guna memastikan hak masyarakat untuk mengetahui jalannya pemerintahan tetap terpenuhi.
Tim Redaksi
