Nasionaldetik.com, – 04 Maret 2026 Aroma busuk dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan akhirnya terkuak ke permukaan. Tak tanggung-tanggung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan aksi “sapu bersih” dengan menyegel belasan ruangan strategis, mulai dari dinas teknis hingga ruang kerja orang nomor satu di kabupaten tersebut.
Satuan Tugas Penindakan KPK melakukan penyegelan terhadap sejumlah kantor dinas krusial, termasuk DPU & Taru, Dinperkim LH, Dinkop-UKM, Satpol PP, Bagian Umum, Bagian Perekonomian, Prokompim, hingga Ruang Kerja Bupati Pekalongan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tindakan pengamanan lokasi melalui pemasangan stiker “Dalam Pengawasan KPK”. Ini merupakan langkah hukum untuk menghentikan seluruh aktivitas di ruangan tersebut guna mencegah penghilangan barang bukti (dokumen, data digital, atau aset) terkait penyidikan kasus korupsi.
Kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Fokus penyegelan tersebar di berbagai gedung organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki akses langsung terhadap anggaran besar dan proyek infrastruktur.
Penyegelan mulai terlihat mencolok sejak awal Maret 2026 (sesuai tanggal yang tertera pada segel di foto, yakni 3-3-2026).
Diduga kuat terjadi praktik rasuah sistemik yang melibatkan lintas dinas. Penyegelan di ruang Bupati dan DPU mengindikasikan adanya dugaan permainan proyek fisik atau suap jabatan yang melibatkan lingkaran kekuasaan tertinggi di daerah tersebut.
Penyidik KPK datang secara mendadak, mengamankan area, dan melarang siapapun masuk ke ruangan yang telah dipasangi garis atau stiker pengawasan. Langkah ini merupakan “pintu masuk” sebelum KPK melakukan penggeledahan besar-besaran untuk menetapkan status tersangka bagi oknum yang terlibat.
Siapa Selanjutnya?
Fenomena “Akeh Nemen” (banyak sekali) ruangan yang disegel menunjukkan bahwa korupsi di Pekalongan diduga tidak dilakukan oleh oknum tunggal, melainkan sebuah kerjasama gelap antar instansi.
Penyegelan Ruang Bupati adalah sinyal keras bahwa KPK tidak main-main. Publik kini bertanya-tanya: Apakah ini hanya fenomena gunung es yang juga terjadi di Brebes atau daerah tetangga lainnya? Jika pola anggarannya serupa, bukan tidak mungkin “gerbong” KPK akan segera mampir ke pendopo kabupaten sebelah.
Segel KPK bukan sekadar stiker kertas; itu adalah simbol runtuhnya integritas birokrasi di Kabupaten Pekalongan.
Tim Redaksi
