Nasionaldetik.com,– 25 Januari 2026 Suara perlawanan terhadap ketidakadilan di Kabupaten Jombang kian menggelegar. Pimpinan Redaksi Nasionaldetik.com bersama Lembaga Bantuan Hak Asasi Manusia (LBHAM) secara terbuka menyoroti wajah buram pemerintahan Kabupaten Jombang yang dinilai semakin jauh dari semangat membela wong cilik.
Kasus pengusiran dan monopoli lahan di Pasar Ploso menjadi bukti nyata bahwa “karpet merah” hanya diberikan kepada pemilik modal dan kroni, sementara pedagang kecil dibiarkan mati perlahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
LBHAM dan Nasionaldetik.com berdiri di barisan depan membela para pedagang lesehan Pasar Ploso yang hak-hak ekonominya dirampas oleh kebijakan Dinas Perdagangan yang tidak transparan.
Mengecam keras praktik Standar Ganda. Di satu sisi, pedagang kecil dilarang berjualan di halaman, namun di sisi lain, lahan tersebut justru “dijual” atau dialokasikan untuk kepentingan Pujasera yang dikelola kelompok elit pasar (HIPAS).
Titik konflik berada di halaman Pasar Ploso, namun isu ini kini meluas menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan birokrasi di seluruh Kabupaten Jombang.
Kritik ini dilayangkan saat penderitaan pedagang mencapai titik nadir akibat intimidasi relokasi tanpa dasar hukum yang jelas dari pihak dinas.
Terdeteksi adanya indikasi kuat Nepotisme. LBHAM menyoroti dugaan penguasaan lapak strategis oleh oknum keluarga pengelola pasar, sementara pedagang lama yang tidak memiliki “jalur orang dalam” disingkirkan ke area mati.
Pengelola pasar dan dinas menggunakan tangan besi secara halus; menolak memberikan surat resmi namun terus melakukan penekanan di lapangan, menciptakan iklim usaha yang penuh rasa takut bagi pedagang kecil.
Pernyataan Sikap LBHAM & Redaksi
Menuntut Pemerintah Kabupaten Jombang segera menghentikan segala bentuk pengusiran pedagang lesehan tanpa solusi yang adil dan bermartabat.
Mendesak audit total terhadap pembagian nomor lapak yang diduga sarat permainan uang dan nepotisme demi memperkaya kelompok tertentu.
Jika Dinas Perdagangan tidak mampu menunjukkan surat resmi pelarangan halaman dan memberikan keadilan bagi paguyuban pedagang, maka pejabat terkait dinilai gagal total dalam mengemban amanah rakyat.
“Pasar Ploso bukan milik pribadi atau kelompok HIPAS. Ini adalah aset publik yang harus menghidupi rakyat, bukan malah mencekik leher mereka demi ambisi Pujasera segelintir orang!” – Pimpinan Redaksi Nasionaldetik.com.
Tim Investigasi redaksi
