Nasionaldetik.com, – Praktek “premanisme birokrasi” yang sistemik diduga telah mengakar kuat di Kabupaten Banggai Laut selama lebih dari satu dekade. Skema pungutan ganda Galian C yang menyasar para kontraktor kini terungkap sebagai bentuk dugaan pemerasan terstruktur yang tidak hanya mencekik pengusaha, tetapi juga menguapkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam skala masif.
Dugaan korupsi berjamaah melalui skema Pajak Ganda (Double Taxation) dan pemerasan dalam jabatan. Kontraktor dipaksa membayar pungutan Galian C yang secara hukum merupakan kewajiban pemilik tambang (kuari). Ironisnya, pembayaran ini seringkali menjadi “syarat tak tertulis” agar termin pencairan proyek mereka disetujui.
Diduga melibatkan oknum pejabat tinggi di instansi pendapatan daerah, bendahara pengeluaran, serta lingkaran birokrasi yang memegang otoritas keuangan daerah. Pengakuan saksi kunci berinisial FK (mantan pejabat birokrasi) mengonfirmasi bahwa praktik ini adalah “malpraktik yang disengaja”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, khususnya pada proses administrasi di meja-meja birokrasi pendapatan dan keuangan daerah.
Praktik ini telah berjalan secara konsisten selama 12 tahun terakhir, menciptakan budaya pungutan liar yang seolah-olah “dilegalkan” oleh kebiasaan (pembiaran).
Diduga kuat demi mengejar setoran “upeti” di luar mekanisme resmi kas daerah. Dengan menyasar kontraktor di saat mereka butuh pencairan dana (posisi tawar lemah), oknum birokrasi dengan mudah melakukan penekanan tanpa perlawanan.
Modus dilakukan dengan cara menyandera dokumen pencairan proyek. Kontraktor tidak akan menerima hak bayarnya sebelum melunasi pungutan Galian C yang seharusnya sudah dibayar oleh penyedia material. Aliran dana ini patut dicurigai: apakah masuk ke kas daerah sesuai nilai yang dipungut, atau menguap melalui kwitansi “bodong” dan kantong pribadi?
Tuntutan Kritis & Desakan Tindakan
Korupsi di sektor pajak daerah adalah pengkhianatan terhadap konstitusi. Oleh karena itu, kami mendesak:
Segera turun ke Banggai Laut. Jangan menunggu laporan formal yang seringkali dihambat di tingkat lokal. Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap prosedur pencairan anggaran perlu dipantau.
Lakukan audit menyeluruh terhadap selisih antara volume material proyek fisik dengan total retribusi yang masuk ke kas daerah. Kami menduga ada jurang lebar (disparitas) yang menunjukkan penggelapan dana publik.
Mendesak Bupati Banggai Laut untuk menonaktifkan pejabat yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah guna mencegah penghilangan barang bukti selama proses investigasi.
“Ini bukan sekadar kesalahan prosedur, ini adalah perampokan uang rakyat yang dilakukan oleh mereka yang digaji oleh rakyat. Jika pemerintah pusat diam, maka pusat turut melegalkan kehancuran ekonomi di Banggai Laut.”
Redaksi Nasionaldetik / Prima
Email: redaksi@nasionaldetik.com
Tanggal: 23 Desember 2025
