Nasionaldetik.com,– Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yaitu Solar Subsidi dan Pertalite, tepat sasaran.
Penegasan ini disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI pada 17 November 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
394.000 Nopol Diblokir: Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, Pertamina Patra Niaga telah mengambil langkah tegas berupa pemblokiran terhadap 394.000 Nomor Polisi (Nopol) kendaraan di seluruh Indonesia.
Pemblokiran ini dilakukan berdasarkan temuan indikasi kuat adanya aktivitas mencurigakan dan pola pembelian yang teridentifikasi sebagai penyalahgunaan sistem dan kuota BBM bersubsidi.
”Kebijakan pemblokiran ini adalah upaya proaktif perusahaan dalam menjaga integritas program subsidi energi dari Pemerintah. Kami tidak akan berkompromi terhadap segala bentuk penyelewengan yang merugikan hak masyarakat penerima subsidi,” ujar Mars Ega Legowo Putra.
Mekanisme Pengawasan dan QR Code
Langkah penertiban masif ini dimungkinkan berkat implementasi Sistem QR Code yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan utama secara real-time.
Sistem ini memungkinkan Pertamina untuk:
Memantau riwayat transaksi dan akumulasi pembelian setiap kendaraan secara detail.
Menganalisis pola pembelian yang tidak wajar atau melebihi batas kuota harian/bulanan yang ditetapkan.
Mengidentifikasi dan memitigasi risiko kebocoran subsidi di lapangan.
Kendaraan yang telah diblokir secara otomatis tidak dapat lagi melakukan transaksi pembelian BBM bersubsidi di seluruh SPBU Pertamina.
Imbauan dan Efek Jera
Pertamina Patra Niaga mengimbau seluruh masyarakat dan pengguna kendaraan untuk mematuhi regulasi dan menggunakan BBM bersubsidi sesuai dengan peruntukannya.
”Kami akan terus melakukan pengawasan ketat dan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan hukum lebih lanjut apabila ditemukan penyalahgunaan yang melanggar ketentuan perundangan,” tutupnya.
Perusahaan berharap langkah ini dapat memberikan efek jera dan memastikan bahwa subsidi energi yang dialokasikan oleh negara benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan dan sesuai dengan tujuan awal program subsidi.
Tim Redaksi Prima
