Investigasi: Temukan Borok di Balik Pengadaan Seragam Siswa SD/SMP Merangin? LSM Curiga

EDI SUPRIADI

- Redaksi

Jumat, 27 Februari 2026 - 09:20 WIB

50576 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Nasionaldetik.com,— 27 Februari 2026
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sapurata Indonesia, melalui perwakilannya Rama Sanjaya, menemukan sejumlah kejanggalan dalam investigasi pengadaan paket seragam untuk siswa SD/SMP kurang mampu di Kabupaten Merangin. Pengadaan yang bersumber dari APBD 2025 Dinas Pendidikan ini diduga melibatkan permainan karena adanya ketidaksesuaian informasi dan proses di lapangan.

Temuan utama LSM Sapurata Indonesia meliputi:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

1. Perbedaan Rincian Harga: Terdapat perbedaan mencolok antara informasi yang disampaikan Sekdin Diknas Juhendri merujuk pada informasi yang ia terima dari Zuhdi (total anggaran lebih dari Rp1,3 miliar untuk 1.200 paket SD dan 505 paket SMP) dengan data dari Kasi Sapras Sunarsih yang sesuai e-katalog. Rincian Kasi Sunarsih memperkirakan total anggaran mencapai hampir Rp1,5 miliar (SD: 1.200 paket x Rp850.000 = Rp1.020.000.000; SMP: 505 paket x Rp950.000 = Rp479.750.000). Total Anggaran: Rp1.499.750.000.

2. Sikap Pejabat dan Elak Tanggung Jawab: Kasi Sapras Sunarsih dan PPTK Pirdaus bungkam saat dikonfirmasi. Kabid Sapras berkelit bahwa pengadaan seragam urusan bidangnya telah selesai dan kini menjadi ranah dinas.

3. Pemaketan Mandiri oleh Internal: Proses pemaketan seragam dikerjakan oleh staf internal Dinas Pendidikan, padahal seharusnya menjadi tanggung jawab rekanan pelaksana, yaitu PT Bumi Rantau Bersaudara.

4. Minim Tindakan Terhadap Rekanan: Pihak dinas belum memberikan teguran kepada rekanan terkait kelengkapan paket.

5. Bantuan Tidak Sesuai: Pihak sekolah melaporkan bahwa sepatu yang diberikan tidak sesuai dengan ukuran kaki para siswa. Selain itu, nilai barang yang diterima siswa diperkirakan tidak sepadan dengan harga pengadaan.

Rama Sanjaya menegaskan, sebagai organisasi pengawas dana pemerintah, LSM Sapurata Indonesia akan terus mendorong transparansi dan akuntabilitas. Temuan ini tengah dipertimbangkan untuk dilaporkan kepada pihak berwajib guna memastikan penggunaan anggaran negara yang tepat sasaran.

To be continued…
Reporter: Gondo irawan

Berita Terkait

Kadisdik Merangin Panggil Kepala Sekolah SD Negeri 54 Terkait Dugaan Minim Absensi
Bandara Muara Bungo Dikepung PETI: Pemerintah dan APH Dituding “Buta dan Tuli” di Balik Bencana Merkuri
MERASA KEBAL HUKUM: Mafia Tambang Emas Ilegal di Gerbang Bandara Bungo Kebal Hukum, Kapolres Baru Ditantang Nyali!
“Sabu Bungo: “Tante” Terjaring, Mengapa Sang “Bandar Besar” Masih Melenggang Bebas?
Skandal “Kencing” BBM PT Elnusa Petrofin: Mafia Pal 5 Tembesi Kebal Hukum, Negara Dirugikan Miliran Rupiah
Alarm Untuk Merangin Baru: Demo di Kejari Merangin: Usut Dugaan Penyimpangan Proyek dan Pelanggaran Etik di Kejari.
Viral Seakan Kebal Hukum Dugaan Skandal Mafia Solar, Ketum Rambo Desak Polda Jambi Tangkap Inisial D
Kepala BPKAD Merangin Diperiksa Kejati Jambi Terkait Dugaan Korupsi Anggaran DPRD

Berita Terkait

Sabtu, 18 April 2026 - 19:59 WIB

Aroma Perjudian Menyengat di Pasar 4 Kutalimbaru: Arena Sabung Ayam Diduga Milik ‘Edy’ Beroperasi Bebas, Kapolsek Membisu

Sabtu, 18 April 2026 - 19:15 WIB

Pastikan Tepat Sasaran, TNI Dampingi Penyaluran Pupuk bagi Petani

Sabtu, 18 April 2026 - 19:01 WIB

Tangkap Debt Collector (DC) : Diteror Akan Dibunuh, Wartawan Sekaligus Ketua PERWAST Melaporkan Kepolisi

Sabtu, 18 April 2026 - 18:13 WIB

Duka Mendalam Atas Wafatnya Sekertaris Jendral PWI Pusat Zulmansyah Sekedang.

Sabtu, 18 April 2026 - 17:59 WIB

LSM PKPB Resmi Laporkan Dugaan Ketidaktransparanan Dana Desa di Puluhan Desa ke BPK Banten dan Pusat

Jumat, 17 April 2026 - 23:27 WIB

Danrem 031/WB Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, S.Sos.,M.Si.,M.Han Ziarah ke Makam Tokoh pembangunan Riau dan Tokoh Pengibar Bendera Pertama

Jumat, 17 April 2026 - 21:57 WIB

JMI Meminta APH Untuk segera Mengambil Langkah Hukum Terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran di BGN

Jumat, 17 April 2026 - 19:40 WIB

PEMDES TOLISETUBONO DIDUGA LAKUKAN PEMBENARAN SEPIHAK: HAK JAWAB DIMUAT, TAPI TOLAK TUNJUKKAN BUKTI DOKUMEN SAAT DIKONFIRMASI

Berita Terbaru