Nasionaldetik.com,– 26 Agustus 2026 Polemik pengelolaan dana kegiatan di Kecamatan Renah Pembarab, Kabupaten Merangin, memanas. Dugaan penyelewengan iuran desa untuk kegiatan MTQ, Jambore PKK, dan Peringatan HUT Kemerdekaan RI memicu saling bantah di media.
Miswatul Hasanah, selaku Ketua TP-PKK Kecamatan Renah Pembarab sekaligus istri Camat Renah Pembarab, Gus Syahhiri, S.Sos
membantah tegas seluruh tudingan tersebut. Di sisi lain, ia justru balik mengungkap dugaan praktik tidak transparan yang terjadi pada kepanitiaan di tahun-tahun sebelumnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, media jejakkejahatan.web.id pada 23 Agustus 2026 memberitakan adanya dugaan pelanggaran dalam pengelolaan dana kegiatan resmi di kecamatan tersebut.
Dalam pemberitaan itu disebutkan terdapat iuran yang dipungut dari 12 desa untuk 3 kegiatan, dengan total mencapai Rp48,5 juta. Rinciannya:
MTQ: Iuran Rp1 juta x 12 desa =
Rp12 juta + Dana Kecamatan Rp7,5 juta. Peringatan 17 Agustus: Iuran
Rp1 juta x 12 desa = Rp12 juta
Jambore PKK: Iuran Rp2 juta x 12 desa = Rp24 juta
Disebutkan pula, dana tersebut diduga dikelola langsung oleh Miswatul Hasanah. Laporan keuangan disebut belum pernah disampaikan kepada Kepala Desa. Dalam berita itu juga disorot honor panitia dan uang saku kafilah MTQ dari Kota Jambi yang disebut belum dibayar, serta polemik pembelian piala/tropi dan pembuatan sertifikat Jambore PKK.
Tudingan tersebut langsung dibantah Miswatul Hasanah. Melalui rilis LENSASIBER.com pada 24 Agustus 2026, ia menegaskan tidak ada penyalahgunaan anggaran.
“`Kalau ada bahasa ratusan juta dana sumbangan yang kami terima, itu tidak benar.` Namun kami tidak menyanggah bahwa memang ada sumbangan dari masyarakat Kecamatan Renah Pembarab, seperti dari Kepala Desa yang ada di kecamatan kami,” ujar Miswatul Hasanah, Senin (24/8/2026).
Ia menjelaskan, keterlibatannya dalam mengatur perlengkapan, akomodasi, hingga konsumsi dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan lancar. Semua proses itu, katanya, tetap dikomunikasikan bersama anggota panitia.
Terkait Jambore PKK, Miswatul menyebut anggarannya sudah dialokasikan melalui APBDes masing-masing desa dan tertuang jelas dalam RAB desa.
Dalam kesempatan yang sama, Miswatul juga menyinggung pengelolaan kegiatan di era kepanitiaan sebelumnya. Ia menduga munculnya isu negatif saat ini karena dirinya memperketat pengawasan.
“`Semua tudingan negatif terhadap saya ini mungkin dikarenakan orang tersebut merasa terganggu atas kepentingan pribadinya. Karena saya tahu sebelumnya, di setiap kegiatan, baik HBN (Hari Besar Nasional) maupun MTQ di kecamatan pada tahun-tahun sebelumnya, diduga ada oknum panitia yang selalu mencari keuntungan pribadi,`” ungkapnya.
“`Maka kali ini saya betul-betul mengambil alih dan memantau manajemen secara ketat. Mungkin saja cara saya itu membuat oknum untuk mengambil atau mencari keuntungan pribadi tidak ada celah lagi,`” tegasnya.
Untuk mengklarifikasi kebenaran informasi tersebut, nasionaldetik.com kemudian menghubungi pihak jejakkejahatan.web.id.
Rudi, reporter jejakkejahatan.web.id, membenarkan bahwa pihaknya menerima pesan WhatsApp dari seorang sumber pada tanggal 23 Agustus 2026.
“`Sudah saya screenshot, langsung saya buat berita,`” ujar Rudi.
Rudi kemudian mengirimkan screenshot WhatsApp tersebut ke nasionaldetik.com. Isi screenshot yang diterima sama persis dengan yang diberitakan jejakkejahatan.web.id.
Dalam screenshot tersebut, sumber merinci dugaan iuran kegiatan di Kecamatan Renah Pembarab sebagai berikut:
Pertama, Kegiatan MTQ
Iuran Rp1 juta per desa x 12 desa, ditambah dana dari kecamatan sebesar Rp7.500.000. Sumber juga menyebut telah mengajukan proposal tambahan dana. Namun, hingga saat ini honor panitia MTQ disebut belum dibayar. Kafilah dari Kota Jambi juga disebut belum menerima uang saku yang seharusnya diterima.
Kedua, Kegiatan 17 Agustus
Iuran Rp1 juta x 12 desa.
Ketiga, Kegiatan Jambore PKK
Iuran Rp2 juta x 12 desa. Pada kegiatan ini sempat terjadi keributan karena pihak ibu camat disebut tidak membeli piala/tropi. Pembuatan sertifikat juga tidak dilakukan dengan alasan tukang pembuat sertifikat sakit, padahal hal tersebut dibantah oleh sumber.
“`Kemudian semua dana ini dikelola sendiri oleh bini camat,`” tulis sumber tersebut.
Pada screenshot kedua, sumber kembali menegaskan hal yang sama. Berikut isi lengkap pesannya:
“`Kemudian semua dana ini dikelola sendiri oleh bini camat, namanya Miswatul Hasanah. Kemudian setiap acara ini istri camat menjalankan proposal sendiri, tanpa diketahui panitia lain. Kemudian laporan keuangan tidak dilaporkan oleh bini camat ke Kades, padahal sumber utama keuangan iuran kepala desa. Mohon diusut, Pak, agar transparansi camat dengan Kades harus ada. Mohon rahasiakan no kami, dipersulitnya kami berurusan ke kantor besok, Pak. No istri camat: +62 822-xxxx-xxxx. Ini terserah Bapak, dibuat kayak mana kasus ini. Silakan, kami tidak bisa berkutik apabila kami tanyakan dana ini, Pak,`” demikian isi pesan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Camat Renah Pembarab, Gus Syahhiri, masih
dilakukan.
Reporter: Gondo Irawan
