Nasionaldetik.com, —21 Agustus 2026 Pimpinan Redaksi nasionaldetik.com, Ir. Edi Uban, menyampaikan kritik tajam terhadap minimnya kepedulian instansi terkait mengenai kondisi Fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) yang padam total di kawasan Jembatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Pihaknya menyayangkan sikap saling lempar tanggung jawab dan ketidaktahuan—atau dugaan pura-pura tidak tahu—mengenai alokasi anggaran pemeliharaan infrastruktur jalan nasional tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang Jembatan Ploso (jalur penghubung Tapen menuju Ploso/Bedalawak) mengalami mati total, menyebabkan kawasan tersebut gelap gulita pada malam hari dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Jembatan Ploso, Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Pantauan langsung dilakukan pada Kamis dini hari, 20 Agustus 2026, sekitar pukul 01.03 WIB.
Laporan dan kritik keras ini disampaikan oleh Pemred nasionaldetik.com, Ir. Edi Uban, yang menyoroti kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jombang serta instansi terkait pengelolaan jalan nasional.
Keselamatan Lalu Lintas: Jalur vital ini sering dilintasi kendaraan berbobot besar (truk/kontainer) serta pemudik/pengendara lokal. Kegelapan ekstrem memicu potensi kecelakaan lalu lintas tingginya tindak kriminalitas malam.
Menjelang Acara Skala Nasional: Kabupaten Jombang dijadwalkan menjadi tuan rumah gelaran Muktamar ke-35 yang akan dihadiri oleh ribuan pendatang dari seluruh Indonesia. Kondisi infrastruktur yang terbengkalai dinilai mencoreng citra daerah.
Dugaan Pembiaran Anggaran: Adanya kesan pembiaran atau sikap “pura-pura tidak tahu” terkait pemanfaatan anggaran perawatan dari pusat yang tak kunjung tersentuh atau sekadar dioper antarinstansi.
Redaksi nasionaldetik.com menegaskan akan melakukan konfirmasi resmi dan mendesak Dinas Perhubungan serta dinas teknis terkait untuk memberikan transparansi keterbukaan publik. Pihaknya menuntut kejelasan mengenai evaluasi Perda PJU serta langkah nyata perbaikan tanpa alasan birokrasi yang berbelit-belit.
“Jangan sampai anggaran ada, tetapi keselamatan masyarakat dikorbankan hanya karena sikap lepar tanggung jawab antarinstansi. Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga ada tindakan konkret di lapangan,” tegas Ir. Edi Uban.
Tim Redaksi
