Nasionaldetik.com, – Proyek vital peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Desa Sidoharum, Kecamatan Sempor, Kebumen, yang diklaim sebagai “anggaran dari Presiden” dan dijaga ketat Koramil, kini menjadi sorotan tajam. Meskipun bertujuan mulia untuk ketahanan pangan, pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh SATKER OP SDA SERAYU OPAK (BBWS Serayu Opak) ini diselimuti kabut misteri, khususnya terkait besaran anggaran dan spesifikasi teknis (spek) yang seharusnya transparan.
Misteri di Bawah Pengecoran Lantai
Dari pantauan di lokasi, yang merupakan hamparan sawah hijau di Sidoharum, ditemukan pola kerja sebelum pengecoran lantai saluran irigasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Media mendapati lantai dasar ditata menggunakan batu dan split, yang kemudian dicor. Sementara itu, di bagian pinggir, batu-batu juga ditumpuk, disinyalir sebagai persiapan untuk pengecoran dinding saluran.
Proyek ini tertera jelas pada papan informasi, mencantumkan:
* SATKER/PPK: SATKER OP SDA SERAYU OPAK
* Pekerjaan: Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
* Sumber Dana: APBN
* Lokasi: Desa Sidoharum, Kecamatan Sempor
* Waktu Pelaksanaan: 30 (tiga Puluh) Hari Kerja
* Tahun Anggaran: 2025
Transparansi Kandas di Tingkat Desa dan Pelaksana Lapangan
Upaya media untuk menguak tirai misteri ini berbenturan dengan minimnya informasi di berbagai tingkatan:
* Pemerintah Desa “Angkat Tangan”: Saat dikonfirmasi, Sekretaris Desa Sidoharum mengaku tidak mengetahui detail krusial proyek tersebut. “Kami hanya tahu menerima jadi. Masalah anggaran dan CV atau PT yang mengerjakan, terus terang saya tidak paham,” ujarnya, menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan lokal.
* Mandor Mengaku “Buta Spek”: Mandor proyek di lokasi, yang mengklaim proyek ini “anggaran dari Presiden” dan “sesuai spek,” justru tidak mampu memberikan detail spesifikasi teknis (spek) pekerjaan dan besaran anggaran kontrak. “Kalau anggaran saya tidak paham. Saya hanya melaksanakan saja.
Silakan tanya ke konsultan terkait anggaran dan speknya, atau datang ke kantor,” kilahnya.
Konsultan Proyek ‘Menghilang’: Jalur Konfirmasi Terputus
Mencoba menindaklanjuti arahan Mandor, media berupaya menghubungi pihak Konsultan pelaksana proyek melalui nomor kontak (WhatsApp) yang diberikan. Namun, hingga berita ini diturunkan, upaya menghubungi konsultan tidak membuahkan hasil.
Panggilan telepon dan pesan WhatsApp yang dilayangkan media tidak direspons.
Kegagalan konfirmasi dari pihak Konsultan ini semakin mempertebal keraguan publik tentang akuntabilitas proyek. Ketika tiga pilar informasi (Pemerintah Desa, Mandor Lapangan, dan Konsultan) tidak mampu atau tidak mau memberikan rincian dasar mengenai anggaran APBN dan spek teknis, maka klaim “pelaksanaan sesuai spek” menjadi klaim kosong yang patut dipertanyakan.
Tuntutan Akuntabilitas Publik untuk BBWS Serayu Opak
Sesuai Kode Etik Jurnalistik, berita ini menuntut akuntabilitas publik. Sikap bungkam dari seluruh pihak terkait ini hanya akan menciptakan celah bagi dugaan praktik yang tidak transparan dalam penggunaan uang negara.
Proyek yang sumber dananya dari APBN ini mendesak BBWS Serayu Opak selaku penanggung jawab utama untuk segera membuka data:
* Nilai Kontrak Total: Berapa angka pasti APBN yang digelontorkan untuk proyek ini?
* Nama Resmi Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas: Siapa CV/PT pemenang tender
* Dokumen Spesifikasi Teknis (Spek) Resmi: Apa standar campuran material dan dimensi konstruksi yang digunakan sebagai pedoman kerja di lapangan
Publik berhak mengetahui setiap rupiah uang negara yang digunakan, terutama untuk infrastruktur pertanian yang vital.
Jangan sampai proyek “titipan Presiden” ini justru menjadi monumen minimnya transparansi.
Tim Redaksi Prima
