Nasionaldetik.com,—30 Mei 2026 Program nasional pencetakan sawah baru di Provinsi Sumatera Selatan yang digadang-gadang mampu memperkuat ketahanan pangan, kini berada di ujung tanduk. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara serampangan melompati tahapan krusial, yaitu Evaluasi Survei Investigasi Desain (SID).
Akibatnya, uang negara berisiko terbuang sia-sia untuk mencetak sawah di atas lahan rawa dalam yang tergenang air setinggi 2 meter dan menyisakan tumpukan kayu yang membebani para petani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk memahami bagaimana proyek strategis ini bisa berjalan berantakan di lapangan, berikut adalah rincian fakta berdasarkan hasil pemeriksaan:
Pihak yang bertanggung jawab penuh atas kelalaian ini adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel serta Tim Teknis Provinsi. Sementara itu, pihak yang paling dirugikan adalah Brigade Pangan dan petani penggarap yang dipaksa menerima hasil kerja yang cacat mutu.
Pemprov Sumsel tidak melakukan verifikasi maupun uji kelayakan terhadap dokumen SID yang disusun oleh penyedia jasa. Dokumen mentah tersebut langsung digunakan sebagai dasar konstruksi. Pelanggaran fatal ini memicu dua kekacauan utama di lapangan:
1. Biaya pembersihan sisa kayu land clearing(pembongkaran lahan) tidak dianggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Petani dipaksa membersihkan sendiri sisa-sisa kayu besar, yang justru mempersempit luas lahan sawah produktif.
2. Lahan yang dipilih ternyata menabrak Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan masuk dalam kawasan badan air/rawa dalam.
Kekacauan anggaran land clearing ditemukan secara uji petik di Kabupaten OKU Timur.
Sementara skandal lokasi sawah di dalam radius rawa/badan air ditemukan di Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir.
Kondisi ini terjadi pada pelaksanaan proyek anggaran Tahun 2025. Cek fisik BPK di lapangan pada 4 November 2025 menunjukkan proyek di Ogan Ilir baru berjalan 40% dan terpaksa dihentikan total karena volume air rawa terus meninggi sejak bulan Oktober.
Hal ini terjadi karena Tim Teknis Pemprov Sumsel menutup mata dan tidak bekerja optimal dalam mengevaluasi hasil SID. Selain itu, perencanaan di tingkat Kementerian Pertanian dinilai terlalu dipaksakan tanpa melihat kapasitas riil daerah, ditambah belum adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) SID CSR yang ketat.
Di Ogan Ilir, kontraktor dipaksa membangun tanggul di atas air sedalam 2 meter. Saat hujan turun, debit air naik dan pekerjaan
Satu-satunya cara memaksakan proyek ini adalah menambah alat berat yang berarti pembengkakan biaya. Atas temuan ini, BPK merekomendasikan agar Gubernur Sumsel menegur keras Kepala Dinas Pertanian dan mewajibkan pengetatan usulan lahan yang harus berbasis partisipatif dan clear and clean.
Menanggapi temuan ini, Tim Rambo yang terus mengawal dan menginvestigasi kasus ini memberikan catatan kritis yang sangat keras:
“Bagaimana mungkin sebuah proyek berskala besar dijalankan tanpa ada verifikasi kelayakan? Menggunakan dokumen SID mentah tanpa evaluasi itu bukan sekadar kelalaian administrasi, melainkan tindakan amatir yang mengarah pada pemborosan keuangan negara. Pemprov Sumsel memaksa petani menanam padi di rawa sedalam dua meter tanpa modal pembersihan lahan. Ini bukan mencetak sawah, ini mencetak kerugian bagi rakyat!”
Tim Rambo menegaskan tidak akan membiarkan kasus ini menguap begitu saja. Kendati Gubernur Sumatera Selatan menyatakan sependapat dengan BPK dan berjanji menindaklanjuti rekomendasi, pengawasan di lapangan harus diperketat agar tidak ada upaya “cuci tangan” dari jajaran Dinas Pertanian.
Tim Redaksi & Tim Rambo
