KUNINGAN, Nasionaldetik.com
Kunjungan Ketua Presidium Forum Pers Independen Indonesia (FPII), Dra. Kasihhati bersama Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kasihhati Justicia Adv.Lilik Adi Gunawan, S.H., ke Lapas Kelas II A Kuningan, Jawa Barat.
Kalapaa Kelas II A Kuningan Sukarno Ali menerima langsung kunjungan Ketua Presidium FPII dan Ketua Umum LBH-Kasihhati Justicia pada Senin, (19/1/2026) di ruang kerja Kalapas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemantauan eksternal terhadap pelaksanaan pelayanan publik, layanan kesehatan, serta program pembinaan warga binaan di Lapas Kelas IIA Kuningan.
Dalam kegiatan tersebut, Dra. Kasihhati dan Adv. Lilik Adi Gunawan,SH. didampingi langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Kuningan, Sukarno Ali, bersama jajaran pejabat dan staf Lapas.
“Kami melakukan peninjauan di sejumlah area strategis, meliputi ruang layanan kunjungan, klinik kesehatan, sel khusus penanganan warga binaan penderita scabies, serta area Bimbingan Kerja (Bimker) sebagai sarana pembinaan kemandirian warga binaan.” kata Dra.Kasihhati saat diwawancara awak media.
“Melalui peninjauan langsung ke lapangan, kami memperoleh gambaran menyeluruh terkait mekanisme layanan kunjungan, pelaksanaan layanan kesehatan, penanganan penyakit menular, hingga implementasi program pembinaan kerja di Lapas Kelas IIA Kuningan.” tegas Dra.Kasihhati.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan tetap mengedepankan aspek keamanan serta ketertiban lingkungan pemasyarakatan.
Kepala Lapas Kelas IIA Kuningan, Sukarno Ali, menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi sarana evaluasi dan penguatan sinergi dengan pihak eksternal.
“Komitmen Lapas Kuningan untuk terus meningkatkan kualitas sarana prasarana, khususnya pada layanan kunjungan, kesehatan, dan pembinaan kerja, guna mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang transparan, akuntabel, dan humanis.” kata Kalapas Kelas II A Kuningan Sukarno Ali.
“Melalui kunjungan ini, Lapas Kelas IIA Kuningan menegaskan komitmennya dalam meningkatkan mutu layanan pemasyarakatan serta memastikan pemenuhan hak-hak warga binaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pungkas Sukarno Ali.
(Redaksi)
