Nasionaldetik.com,— 14 September 2026 Ketika seorang Bupati mengatakan “saya memberikan uang untuk pembangunan jalan”, “saya memberikan anggaran untuk PJU”, atau “saya membangun fasilitas ini dan itu”, publik berhak bertanya, uang siapa yang sebenarnya digunakan ?
Apakah uang itu milik Bupati? BUKAN !
Itu adalah uang Rakyat, yang dikelola pemerintah melalui mekanisme APBD dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu mengapa pembangunan yang dibiayai uang rakyat seolah-olah diposisikan sebagai pemberian pribadi seorang Bupati kepada rakyat?, Jangan balik logika !
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rakyat membayar pajak.
Rakyat menggaji Bupati.
Rakyat memberikan mandat melalui demokrasi.
Kemudian pemerintah mengelola anggaran tersebut untuk kepentingan rakyat. Jadi ketika jalan diperbaiki, itu bukan kemurahan hati Bupati, ketika PJU dipasang, itu bukan hadiah Bupati, ketika fasilitas publik dibangun, itu bukan sedekah pribadi Bupati, itu merupakan kewajiban bupati.
Bupati bukan pemilik APBD, bupati adalah pejabat publik yang diberi amanah untuk mengelola uang publik, jangan sampai bahasa kekuasaan perlahan-lahan membentuk persepsi:
“Rakyat mendapatkan sesuatu karena Bupati memberi.”
Padahal faktanya, secara konstitusi rakyat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik dan pembangunan yang dibiayai melalui APBD (uang rakyat), ini bukan persoalan sepele, ini soal etika kekuasaan, ini soal masa depan nasib Demokrasi di kabupaten Jombang dan ini soal cara bupati memandang Rakyat.
Kalau uang rakyat terus dipresentasikan sebagai pemberian pribadi Bupati, lama-lama rakyat bisa dibuat lupa bahwa Pejabatlah yang bekerja untuk Rakyat, bukan Rakyat yang berhutang Budi kepada Bupati. Jangan ubah kewajiban menjadi kemurahan hati, jangan ubah uang rakyat menjadi klaim pribadi, jangan ubah jabatan menjadi panggung pencitraan, dan jangan membuat rakyat merasa harus berterima kasih secara pribadi atas sesuatu yang memang merupakan kewajiban bupati kepada rakyat.
Stop klaim pribadi, APBD bukan uang Bupati, pejabat, APBD adalah Anggaran publik yang harus dikelola untuk kepentingan Rakyat
Dalam Demokrasi kekuasaan adalah amanah, anggaran adalah uang rakyat, pelayanan adalah kewajiban dan Rakyat adalah pemegang penuh Kedaulatan
“Jangan klaim uang rakyat sebagai prestasi pribadi. Jombang butuh Bupati yang melayani, bukan kekuasaan yang mengklaim”
Tim Redaksi
