Nasionaldetik.com,– 31 Desember 2025 Aroma busuk ketidakterbukaan informasi publik kembali menyengat di Lingkaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Pernyataan pejabat yang mengklaim serapan APBD 2025 telah menembus angka 90% di akhir tahun dinilai sebagai bualan kosong dan penghinaan terhadap logika masyarakat Bekasi yang cerdas.
Pejabat Pemkab Bekasi, termasuk Asisten Administrasi Umum Iis Sandra Yanti dan Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, ditantang untuk mempertanggungjawabkan klaim mereka yang bertolak belakang dengan data negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dugaan manipulasi informasi atau “kebohongan publik” terkait realisasi penyerapan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diklaim mencapai 90%, sementara data resmi pemerintah pusat berkata lain.
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat.
Menjelang tutup buku anggaran, tepatnya per 28 Desember 2025.
Selisih angka yang mencapai triliunan rupiah antara data internal Pemkab (klaim 80-90%) dan data SIKD Kemenkeu (75,50%) menimbulkan kecurigaan adanya upaya “penggarongan” sisa anggaran atau upaya menutupi kegagalan kinerja OPD.
Para pejabat diduga hanya mengejar “serapan administratif” di menit-menit terakhir demi mengejar target angka, tanpa memedulikan kualitas program yang berdampak langsung bagi rakyat Bekasi.
“PEJABAT BANGSAT ASAL NGEJEPLAK”: RAKYAT BUKAN ORANG BEGO!
Ali Sopyan, Pimpinan Umum Media Rajawali News, mengecam keras pernyataan para pejabat Pemkab Bekasi yang dianggap “asal bicara”. Menurutnya, ketidaksinkronan data ini adalah bukti nyata tata kelola fiskal yang bobrok.
“Jangan pikir rakyat Bekasi itu buta huruf ekonomi! Data SIKD Kementerian Keuangan RI per 28 Desember 2025 jelas menunjukkan realisasi baru di angka 75,50 persen (Rp6,3 triliun) dari pagu Rp8,4 triliun. Lantas, dari mana datangnya angka 90 persen kalau bukan dari imajinasi pejabat yang ingin cari selamat?” tegas Ali Sopyan dengan nada geram.
TRILIUNAN RUPIAH JADI TANDA TANYA, KPK DIMINTA SIAGA
Selisih anggaran yang belum terserap namun diklaim sudah “bergerak” tersebut mencapai angka fantastis di atas Rp1 triliun. Masyarakat mencium adanya skenario “Sesi Kedua” bagi oknum pejabat untuk masuk dalam jeratan KPK jika anggaran tersebut hanya dihabiskan untuk proyek-proyek siluman atau belanja rutin yang dipaksakan di akhir tahun.
KRITIK TAJAM UNTUK PLT BUPATI
Meskipun Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menginstruksikan percepatan program, publik menilai hal itu sudah terlambat. Penyerapan yang digenjot dalam hitungan hari menjelang tutup buku hanyalah taktik untuk menghindari rapor merah, namun secara kualitas, pembangunan di Bekasi tetap jalan di tempat.
Tim Redaksi Prima & Tim Rambo menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal data ini hingga detik terakhir penutupan kas daerah. Jika data nasional tetap menunjukkan angka rendah sementara Pemkab terus berbohong, maka ini adalah bukti sah bahwa Pemkab Bekasi sedang dipimpin oleh gerombolan yang tidak amanah.
Redaksi Media Rajawali News / Tim Rambo
Tim Redaksi Prima
