Nasionaldetik.com – 27 Desember 2025 Organisasi masyarakat Rakyat Membela Prabowo (RAMBO) Sumatera Selatan secara resmi melayangkan desakan keras kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi dan praktik nepotisme dalam proyek pembangunan irigasi Lubuk Genteng, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim.
Proyek ini diduga dikerjakan oleh kontraktor yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Muara Enim. RAMBO Sumsel menengarai adanya skema “proyek keluarga” dalam pembagian paket-paket pekerjaan kakap di wilayah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pembangunan irigasi yang seharusnya menjadi penunjang produktivitas petani ditemukan dalam kondisi “amburadul” dan tidak sesuai spesifikasi teknis. Kualitas pengerjaan yang buruk memicu indikasi kuat adanya kerugian keuangan negara yang signifikan.
Proyek infrastruktur ini berlokasi di area Lubuk Genteng, Dusun 2, Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Desakan ini mencuat setelah dilakukan pemantauan lapangan yang menunjukkan kerusakan dan ketidaksesuaian fisik bangunan tak lama setelah proyek dikerjakan (tahun anggaran berjalan). RAMBO menegaskan akan terus mengawal proses hukum ini secara berkelanjutan.
Dugaan utama mengarah pada praktik nepotisme. Penunjukan kontraktor yang didasarkan pada kedekatan dengan pejabat, bukan pada kompetensi dan integritas, dinilai menjadi akar penyebab buruknya kualitas infrastruktur. Hal ini mencederai prinsip transparansi dan tata kelola pemerintahan
RAMBO Sumsel mendesak jajaran Kejati Sumsel untuk segera turun ke lapangan, melakukan audit investigatif, dan memanggil pihak-pihak terkait, mulai dari Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga kontraktor pelaksana.
Pernyataan Sikap RAMBO Sumsel:
“Kami tidak akan tinggal diam melihat uang rakyat sebesar Rp7,1 miliar menguap dalam bentuk semen dan batu yang asal jadi. Kami mencium aroma busuk nepotisme di balik proyek Lubuk Genteng ini. Jika Kejati Sumsel tidak segera bertindak, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Sumsel akan runtuh,” ujar perwakilan RAMBO Sumsel dalam keterangannya.
RAMBO berkomitmen untuk memberikan data-data pendukung tambahan kepada aparat penegak hukum guna mempercepat proses penyelidikan agar aktor intelektual di balik proyek ini dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Humas RAMBO Sumatera Selatan
Tim Redaksi Prima
