Nasionaldetik.com,–19 Juni 2026 BEM PTNU Se-Nusantara mendesak pemerintah untuk mengambil langkah nyata dan serius dalam memerangi praktik oligarki yang dinilai semakin mengancam keadilan sosial, demokrasi, dan kedaulatan ekonomi bangsa. Desakan tersebut disampaikan oleh Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, sebagai bentuk komitmen mahasiswa dalam mengawal arah pembangunan nasional agar tetap berpihak kepada rakyat.
Menurut Rifqi, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjaga jalannya pemerintahan tetap sesuai dengan cita-cita reformasi dan amanat konstitusi. Karena itu, mahasiswa harus tetap menjadi agent of change yang independen, bukan alat legitimasi kekuasaan maupun kepentingan kelompok tertentu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“BEM PTNU Se-Nusantara meminta pemerintah untuk tidak menutup mata terhadap menguatnya praktik oligarki yang selama ini mengonsolidasikan kekuatan politik dan ekonomi di tangan segelintir elite. Negara harus hadir dan menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada rakyat,” tegas Rifqi.
Ia menjelaskan bahwa oligarki tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan publik. Dalam kondisi tersebut, demokrasi berisiko kehilangan substansinya karena keputusan-keputusan strategis lebih banyak dipengaruhi kepentingan pemilik modal dibandingkan kebutuhan masyarakat luas.
BEM PTNU Se-Nusantara menilai bahwa persoalan bangsa saat ini bukan terletak pada minimnya sumber daya, melainkan pada ketimpangan distribusi manfaat pembangunan. Di tengah kekayaan alam yang melimpah dan pertumbuhan ekonomi yang terus berjalan, masih banyak masyarakat yang belum menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.
Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk kembali menegakkan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BEM PTNU menilai pasal tersebut merupakan landasan utama untuk mencegah penguasaan sumber daya strategis oleh segelintir kelompok yang hanya berorientasi pada akumulasi keuntungan.
Dalam pernyataannya, BEM PTNU Se-Nusantara juga menyoroti pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini dinilai tengah menghadapi ujian besar untuk membuktikan keberpihakannya kepada rakyat. Pemerintah diminta berani mengambil kebijakan yang mampu membatasi dominasi oligarki serta memastikan kekayaan nasional dikelola untuk kepentingan masyarakat luas.
“BEM PTNU Se-Nusantara meminta Presiden dan seluruh jajaran pemerintah untuk serius memerangi oligarki dalam segala bentuknya. Keberpihakan kepada rakyat tidak cukup diwujudkan melalui pidato dan janji politik, tetapi harus dibuktikan melalui kebijakan yang berani dan berpihak kepada kepentingan publik,” lanjut Rifqi.
Meski demikian, BEM PTNU menegaskan bahwa sikap tersebut bukan bentuk penolakan terhadap investasi maupun dunia usaha. Sebaliknya, organisasi mahasiswa tersebut mendukung pembangunan dan investasi yang berjalan sesuai koridor konstitusi, transparan, berkeadilan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
Selain mendesak pemerintah, BEM PTNU Se-Nusantara juga menyerukan kepada seluruh mahasiswa agar tetap menjaga independensi gerakan. Kampus harus menjadi ruang lahirnya gagasan kritis dan pengawasan terhadap kekuasaan, bukan menjadi alat reproduksi kepentingan elite politik maupun ekonomi.
Menurut BEM PTNU, perjuangan melawan oligarki merupakan agenda konstitusional yang harus menjadi perhatian seluruh elemen bangsa. Selama ketimpangan ekonomi masih terjadi dan kebijakan publik belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat, mahasiswa akan terus berada di garis depan untuk mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan amanat konstitusi benar-benar terlaksana.
Melalui pernyataan sikap tersebut, BEM PTNU Se-Nusantara mengajak pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih adil, berdaulat, dan sejahtera, dengan memastikan bahwa kekayaan bangsa digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya dinikmati oleh segelintir elite.
Tim Redaksi
