Ketua DPD MAUNG Riau Minta Kemenhub Pecat Kepala KSOP Dumai Jika Terbukti Langgar Aturan

EDI SUPRIADI

- Redaksi

Jumat, 19 Juni 2026 - 09:54 WIB

5035 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nasional detik.com,Dumai,Riau — 18 Juni 2026

Ketua DPD LSM MAUNG Provinsi Riau, Wan Ade Syahputra, mendesak Kementerian Perhubungan RI segera melakukan audit menyeluruh kinerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Dumai. Ia juga menuntut pencopotan Kepala KSOP Dumai jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, atau ketidakmampuan menjalankan tugas sesuai aturan hukum yang berlaku.

Sebagai salah satu pelabuhan strategis nasional, kawasan perairan Kota Dumai menuntut pengelolaan yang profesional, transparan, akuntabel, serta selalu mengutamakan keselamatan pelayaran dan kepentingan masyarakat luas. Menurut Wan Ade, kondisi tata kelola saat ini memerlukan penilaian mendalam untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan negara maupun pengguna jasa pelabuhan.

“Kami minta Kementerian segera menurunkan tim independen guna mengaudit seluruh aspek kinerja KSOP Dumai. Mulai dari pelayanan publik, tata kelola administrasi, pengawasan lalu lintas laut, hingga kepatuhan terhadap peraturan. Jika terbukti ada penyimpangan, Kepala KSOP Dumai harus segera dievaluasi dan dikenakan sanksi tegas, termasuk pencopotan jabatan,” tegas Wan Ade Syahputra. Kamis (20/06/26).

Langkah ini didasarkan pada landasan hukum yang kuat, antara lain:

✅ UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

✅ UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

✅ UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas KKN

✅ Peraturan Menteri Perhubungan terkait organisasi dan tata kerja KSOP

Wan Ade menegaskan bahwa pengawasan masyarakat adalah hak konstitusional sekaligus kewajiban untuk menjaga integritas penyelenggara negara. “LSM MAUNG Riau akan terus mengawal persoalan kemaritiman ini sampai ada kepastian tindak lanjut. Kami tidak akan berhenti sebelum pelabuhan Dumai benar-benar dikelola bersih, aman, dan berpihak pada kepentingan bangsa,” tambahnya.

Desakan ini disampaikan agar Kementerian Perhubungan tidak menunda evaluasi demi memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pelabuhan strategis di wilayah Riau.

Publisher : Krista

Penulis : TIM MAUNG RIAU

Ket Foto : Ilustrasi (Ist)

Berita Terkait

BAJINGAN MAFIA TANAH : Sengketa 400 Ha Lahan di HSS: Kuasa Hukum Warga Desak Presiden dan Jaksa Agung Cabut Izin PT AGM
BEM PTNU Se-Nusantara Minta Pemerintah Serius Perangi Oligarki dan Tegakkan Amanat Pasal 33 UUD 1945
“Menghormati Kiai, Menolak Feodalisme: Kebenaran Lebih Tinggi dari Nasab”
Dugaan Keterlibatan Perangkat Desa dan Pembiaran Aparat, Aktivitas PETI di Merangin Menantang Hukum
DPC MAUNG Bengkulu Utara: BPK Sudah Beri Bukti, Sekarang Giliran Penegak Hukum Bertindak
AWI DPC Banyuwangi Soroti Dugaan Tambang Pasir Ilegal, Minta Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
Babinsa Koramil 07/Salak Gembleng Pramuka SDN 030415 Binanga Boang, Tanamkan Disiplin dan Karakter Sejak Dini
Komsos Penuh Kekeluargaan, Babinsa Ajak Warga Lindungi Generasi Muda dari Ancaman Narkoba

Berita Terkait

Jumat, 19 Juni 2026 - 16:13 WIB

Sambut HUT Bhayangkara ke-80, Polda Lampung Gelar Bazar hingga Olahraga Bersama Bertabur Grandprize

Jumat, 19 Juni 2026 - 16:05 WIB

Polda Lampung Ungkap 17 Kasus Narkotika, Sita 179,5 Kg Sabu dan Selamatkan 948 Ribu Jiwa

Jumat, 19 Juni 2026 - 14:03 WIB

Penyimpangan Bansos Di Desa Sukamaju Sumber Harta, Begini Tanggapan Bulog

Kamis, 18 Juni 2026 - 20:12 WIB

Dandim Tulungagung Tekankan Peran Strategis Persit dalam Mendukung Tugas Prajurit

Kamis, 18 Juni 2026 - 14:38 WIB

Polisi Ungkap 17 Kasus Narkoba di Lampung, Sita Barang Bukti Senilai Rp235 Miliar

Rabu, 17 Juni 2026 - 10:18 WIB

Antusiasme Tinggi Warnai SPMB SMP Kabupaten Kediri, Dinas Pendidikan Minta Orang Tua Cermat Pilih Sekolah

Selasa, 16 Juni 2026 - 23:24 WIB

LPM Control Social Gelar Aksi, Tuntut Kajari Gowa Mundur Terkait Dugaan Kriminalisasi Ilyas Sitaba

Selasa, 16 Juni 2026 - 19:26 WIB

Respons Narasi Provokatif terhadap Presiden Prabowo, PP GP Al Washliyah Rilis 4 Pernyataan Sikap

Berita Terbaru