Nasionaldetik.com,—28 / 1 / 2026 Kegiatan sosialisasi Koperasi Merah Putih yang bertujuan meningkatkan ekonomi desa, disertai alokasi anggaran sebesar 1,2 miliar Rupiah. Sebagian dana dialokasikan untuk pembangunan gedung koperasi (64% atau sekitar 768 juta Rupiah), 500 juta Rupiah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan kurang lebih 370 juta Rupiah masuk dalam anggaran desa Kabupaten Malang. Kondisi pembangunan gedung tidak merata—beberapa desa sudah memiliki fasilitas, sebagian lain masih belum terealisasi bersama pemerintah desa.
Pelaku utama adalah Koperasi Merah Putih, bekerja sama dengan pemerintah desa se-Kecamatan Sumber Manjing Wetan (total 15 desa) dan pemerintah Kabupaten Malang yang mengelola sebagian anggaran. Manfaat utama ditujukan kepada masyarakat desa sebagai anggota potensial koperasi dan penerima program MBG. Namun, belum jelas siapa pihak yang bertanggung jawab penuh atas keterlambatan pembangunan gedung di beberapa desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Informasi terkait jadwal pelaksanaan sosialisasi dan tenggat waktu penyelesaian pembangunan gedung serta pencairan dana belum diumumkan secara jelas. Alokasi anggaran sebesar 1,2 miliar Rupiah sudah ditetapkan, namun tidak diketahui kapan pencairan tahap demi tahap dilakukan dan kapan program MBG akan mulai beroperasi secara penuh.
Wilayah cakupan adalah 15 desa di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lokasi pembangunan gedung koperasi tersebar di berbagai desa—beberapa sudah berdiri, sebagian masih dalam tahap perencanaan atau belum terealisasi bersama pemerintah desa masing-masing. Dana MBG dan anggaran desa difokuskan untuk kebutuhan masyarakat di wilayah yang sama.
Tujuan utama adalah menaikkan taraf ekonomi desa melalui pemberdayaan koperasi sebagai badan usaha yang memberdayakan masyarakat. Program MBG diluncurkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan produktivitas penduduk desa, yang pada akhirnya juga berdampak pada kemajuan ekonomi. Alokasi dana ke anggaran desa bertujuan untuk mendukung program pembangunan lokal lainnya. Namun, ketidakmerataan realisasi gedung menjadi pertanyaan—apakah karena kurangnya koordinasi atau kendala teknis yang belum diatasi?
Dana sebesar 1,2 miliar Rupiah dialokasikan dengan pembagian: 64% untuk infrastruktur koperasi, 500 juta untuk MBG, dan 370 juta untuk anggaran desa. Sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan konsep koperasi kepada masyarakat dan pemerintah desa.
Namun, mekanisme pelaksanaan pembangunan gedung yang belum terealisasi masih tidak jelas—apakah ada sistem monitoring yang ketat? Bagaimana koordinasi antara koperasi dan pemerintah desa untuk menyelesaikan proyek yang tertunda? Selain itu, belum dijelaskan bagaimana keberlanjutan program MBG dan kontribusi koperasi dalam menggerakkan roda ekonomi desa setelah infrastruktur siap.
Reporter Sunarto
