Nasionaldetik.com — 06 Agustus 2026 Rambo Nusantara Presiden Ri. Ke 8 Prabowo Subianto sedang ke Gencar memberantas para sendikat mafia pertambangan . Yang merugikan pendapatan negara . Diminta Kapolda dan Pangdam II Sriwijaya Sumatera selatan segera bertindak .
Sebelum timbul gejolak Rakyat turun kejalan dan anarkis Pasalnya pengguna jalan umum terganggu dengan adanya kenderaan pengangkut batu bara yang berkapasitas daya angkut 40 Ton sehingga kerapkali menimbulkan kema cetan lalintas trans Sumatera . Ironisnya Pergerakan angkutan batu bara ilegal yang diduga tanpa dokumen ( legal ) di sepanjang koridor Sumatera Selatan sampai ke Lampung kian memprihatinkan. Tiga entitas transportasi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
PT Tubaba Jaya Putra Coal, Kebal hukum
PT Lentera Kurnia Abadi, Kebal Hukum
CV Sinar Mulia Kebal hukum diduga kuat menjadi motor utama armada “siluman” yang mengangkut batu bara ilegal dari kantong-kantong tambang di Wilayah Kabupaten Muara Enim menuju pelabuhan tikus dan penampung di wilayah Lampung.
Aktivitas ini disinyalir melintasi jalur utama Lintas Tengah dan Lintas Timur Sumatra, melintasi wilayah Muara Enim, Ogan Komering Ulu (OKU), Ogan Komering timur (OKu timur ), hingga menembus perbatasan Lampung tanpa hambatan dari sorotan aparat penegak hukum.
Sorotan keras dilayangkan oleh Pimpinan Redaksi Rajawali News Group, Ali Sofyan, yang menilai pembiaran di sepanjang rute ratusan kilometer ini sebagai bukti tumpulnya hukum di hadapan segelintir pengusaha. sekalipum Persiden Ri sedang membesmi parase dikat mafia yang tanpa pandang bulu .Ternyata Masi ada yang mengangkangi nya ter bukti Terbukti .
1 PT.TUBABA JAYA PUTRA COAL .
2.PT LANTERA KURNIA ABADI
3. CV Sinar Mulia
adalah aktor utama di balik konvoi armada batu bara ilegal ini. Dari Muara Enim, melintasi OKU dan OKh timur hingga masuk ke Lampung, armada mereka bebas melenggang. Jalan Publik rusak parah, potensi penerimaan negara menguap, dan keselamatan warga terancam. Mengapa tiga perusahaan ini seolah punya ‘kebolehan’ hingga tak tersentuh hukum?” tegas Ali Sofyan kepada awak media
Berdasarkan penelusuran dan laporan warga di sepanjang Koridor Muara Enim – Lampung, ratusan truk tonase besar yang diduga milik atau bergerak di bawah naungan PT Tubaba Jaya Putra Coal, PT Lentera Kurnia Abadi, dan CV Sinar Mulia bergerak secara masif, terutama pada malam hingga dini hari.
Selain diduga tidak mengantongi Surat Angkut Pengangkutan dan Penjualan (IUP-OP Khusus Transportasi) yang sah, armada-armada ini kerap melebihi kapasitas muatan (Over Dimension Over Load / ODOL). Dampaknya, infrastruktur jalan nasional dan provinsi di wilayah Sumsel bagian selatan hingga Lampung mengalami kerusakan parah dan memicu tingginya angka kecelakaan lalu lintas.
Dugaan praktik “main mata” di titik-titik pos pemeriksaan lintasan antar-kabupaten dan antar-provinsi menjadi kunci mulusnya operasional bisnis bernilai miliaran rupiah ini.
Ali Sofyan mendesak jajaran Polda Sumsel, Polda Lampung, Kementerian ESDM, serta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk tidak memejamkan mata. Penindakan tidak boleh sekadar seremonial atau hanya menyasar para sopir di jalanan.
Penegakan hukum harus menyasar sampai ke akar-akarnya, termasuk memanggil jajaran direksi PT Tubaba, PT LKA, CV Sinar Mulia, pemilik tambang ilegal di Muara Enim, serta stockpile penerima di Lampung.
Sesuai Pasal 3 dan 4 Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Redaksi Rajawali News Group terus berupaya konfirmasi dan memberikan ruang hak jawab kepada jajaran manajemen PT Tubaba Jaya Putra Coal, PT Lentera Kurnia Abadi, CV Sinar Mulia, serta Ditreskrimsus Polda Sumsel dan Polda Lampung atas tuduhan ini.
”Kami akan mengawal rute hitam ini sampai ada tindakan nyata. Jika penegakan hukum di Sumsel dan Lampung memang tidak pandang bulu, buktikan dengan menindak tegas PT Tubaba, PT LKA, dan CV Sinar Mulia!” pungkas Ali Sofyan.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi telah mengirimkan upaya konfirmasi tertulis kepada manajemen PT Tubaba Jaya Putra Coal, PT Lentera Kurnia Abadi, CV Sinar Mulia, serta pihak Kepolisian Daerah Sumsel dan Lampung, namun belum mendapatkan jawaban resmi.”
Tim Redaksi
