BATANG HARI –nasional DETIKCOM,-Sebanyak ratusan peserta aksi turun ke jalan pada Rabu, 20 Mei 2026, dan memadati tiga titik strategis .
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aksi tersebut dititk pertama,depan kantor PT Wings Sungai Buluh, Kantor Bupati Batang Hari, dan DPRD Kabupaten Batang Hari.
Aksi Peduli Desa Sungai Buluh, massa membawa semangat perjuangan menuntut keadilan, dengan fokus utama agar PT JDR mengutamakan hak-hak serta kesejahteraan tenaga kerja lokal.
Pantauan di lokasi menunjukkan antusiasme dan kekompakan massa sangat terasa. Namun, respons yang diterima di masing-masing titik aksi menunjukkan perbedaan yang mencolok. Di Kompleks DPRD Batang Hari, kedatangan peserta aksi langsung disambut hangat dan cepat oleh Sekretaris Dewan (Sekwan), Muhammad Ali, S.E. Ia mewakili seluruh anggota dewan yang berhalangan hadir karena sedang bertugas ke luar kota serta menerima tamu dinas.
Respon cepat dari lembaga legislatif ini justru menjadi pembeda tajam dengan kinerja jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Batang Hari, Muhammad Fadhil Arif (MFA). Massa aksi secara tegas menyatakan kekecewaannya atas langkah lambat yang diambil pihak eksekutif, sekaligus memberikan apresiasi tinggi terhadap sikap responsif yang ditunjukkan DPRD Batang Hari.
“Kami sangat mengapresiasi sambutan dan tanggapan cepat dari DPRD. Ini bukti nyata bahwa aspirasi kami didengar. Sebagai tindak lanjut, kami akan segera mengatur jadwal Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diagendakan pada Senin depan. DPRD siap menjadi jembatan dan memastikan masalah ini dibahas secara serius demi kepentingan bersama,” ujar Muhammad Ali di hadapan massa, menegaskan dukungan lembaganya terhadap aspirasi rakyat.
Sementara itu, dinamika berbeda dan penuh uji kesabaran terjadi di depan Kantor Bupati. Massa terpaksa menunggu berjam-jam berdiri di bawah terik matahari yang menyengat, karena akses dan komunikasi dari pihak pemerintah daerah sangat lambat dibuka. Kesabaran massa nyaris habis, hingga akhirnya perwakilan aksi diizinkan masuk ke halaman depan kantor bupati dan diterima langsung oleh Staf Ahli Bupati, Iskandar. Dalam pertemuan tersebut, Iskandar berkomitmen segera membentuk Tim Khusus (Timsus) dalam kurun waktu 2 hari ke depan guna menindaklanjuti tuntutan, serta menandatangani berita acara pertemuan sebagai bentuk keseriusan.
Adapun yang menjadi inti dan nyawa dari aksi besar ini adalah 8 poin tuntutan tegas yang disodorkan para pekerja dan warga Desa Sungai Buluh kepada manajemen PT JDR, antara lain:
1. Penyesuaian jam kerja agar sesuai aturan, yakni maksimal 7–8 jam per hari.
2. Larangan pemotongan gaji sembarangan. Perusahaan wajib membuktikan kesalahan pekerja sebelum memotong upah. Jika tidak terbukti, seluruh potongan gaji sejak awal masa kerja wajib dikembalikan, termasuk kepada mantan karyawan.
3. Pemecatan tegas bagi pihak-pihak di internal perusahaan yang terbukti melakukan pemotongan gaji tanpa dasar hukum yang sah.
4. Penerapan sanksi berat bagi pihak vendor atau outsourcing yang menolak memenuhi hak pekerja atau menyimpang dari aturan ketenagakerjaan.
5. Keterbukaan informasi dan data yang transparan mengenai jumlah total pekerja lokal yang diserap perusahaan.
6. Prioritas mutlak bagi warga asli Desa Sungai Buluh untuk mengisi posisi pekerjaan di PT JDR di luar yang dikelola vendor maupun mitra kerja.
7. Penggantian pihak vendor/outsourcing yang terbukti melakukan penyelewengan hak dan kewajiban terhadap tenaga kerja.
8. Ultimatum keras: Jika dalam batas waktu 2 x 24 jam tuntutan-tuntutan ini tidak ada tindak lanjut dan pemenuhan nyata, maka massa menuntut penghentian total operasional gudang PT JDR di Desa Sungai Buluh hingga masalah tuntas diselesaikan.
Aksi damai ini berlangsung kondusif dan tertib, diiringi harap besar masyarakat agar pihak perusahaan tidak lagi menutup mata terhadap aspirasi yang sudah disampaikan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi langsung dari manajemen PT JDR maupun klarifikasi mendalam dari pihak Bupati terkait kritik kinerja yang dilayangkan. Awak media akan terus memantau perkembangan kasus ini, mengingat ancaman penghentian operasional sudah mengintai jika kesepakatan tidak tercapai dalam waktu dekat.
