Kasatgas MBG Kampar Meradang! Dr. Misharti: Jangan Manfaatkan Program Nasional untuk Kepentingan Pribadi, Tindak Tegas SPPG Nakal!

EDI SUPRIADI

- Redaksi

Jumat, 24 April 2026 - 08:22 WIB

5036 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Nasionaldetik.com,– 24 April 2026 Gerah dengan mencuatnya skandal nasi goreng berbelatung di SDN 016 Desa Kusau Makmur, kecamatan Tapung Hulu kabupaten Kampar – Riau, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Kampar, Dr. Misharti, akhirnya angkat bicara dengan nada tinggi. Ia mengecam keras kelalaian oknum pengelola yang dinilai bekerja asal-asalan hingga mengancam keselamatan kesehatan anak didik.(20/04/2026).

Melalui Chat WhatsApp Pribadi miliknya kepada media, Dr. Misharti menyayangkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) dan yayasan mitra di lapangan. Menurutnya, standar gizi dan kebersihan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dr. Misharti menegaskan tidak akan tinggal diam. Ia segera memerintahkan Camat selaku Kasatgas tingkat Kecamatan untuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak) dan memeriksa sampel makanan cadangan (*makanan wajib simpan 2 hari*) dari kejadian Sabtu lalu.

“Jika hasil survei membuktikan adanya belatung akibat ketidakhigienisan dan ketidaksesuaian standar keamanan pangan, maka kami akan mengeluarkan rekomendasi resmi agar Korwil MBG Kabupaten Kampar turun tangan dan menghentikan sementara suplai MBG ke sekolah tersebut,”* tegas Dr. Misharti dengan nada tajam.

Tak hanya soal belatung, Kasatgas MBG Kampar ini juga menyoroti aspek manajerial dan infrastruktur SPPG. Ia memberikan peringatan keras bahwa seluruh sarana, fasilitas, hingga sistem sanitasi pengolahan limbah akan diaudit total.

“Semua SPPG wajib memiliki surat izin dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Jika belum sesuai standar, kami rekomendasikan untuk segera diperbaiki dan dilengkapi. Kami tidak ingin ada pihak-pihak, baik kelompok maupun individu, yang mencoba menunggangi atau memanfaatkan program mulia ini demi keuntungan pribadi semata,”* tambahnya lagi.

Dr. Misharti mengingatkan bahwa Program MBG memiliki dampak positif yang luas bagi pemberdayaan masyarakat dan kesehatan publik jika dilakukan sesuai Standard Operating Procedure (SOP). Namun, ia menutup pernyataannya dengan peringatan pedas bagi para pelaksana yang tidak kompeten.

“Banyak yang melakukannya asal-asalan sehingga mengancam keselamatan anak-anak. Kami sebagai Satgas akan bertindak tegas menindak SPPG dan mitra jika didapati tidak sesuai dengan standar dan aturan yang telah ditetapkan. Jangan main-main dengan keselamatan generasi bangsa!”* pungkasnya. (Penulis: Pajar Saragih)

Published : Tim Redaksi PRIMA

Berita Terkait

RAJAWALI Desak Polda Kalbar: Usut Sampai Akar, Jangan Ada yang Dilindungi dalam Kasus Mangrove Kubu Raya
Dari Rel ke Sel, Pengedar Diringkus Satresnarkoba Polrestabes Medan
*Gilang Nata Wiangga,lakukan kunjungan ke Badan Kesbangpol Kab Tasikmalaya*
392 Jemaah Calon Haji asal Kabupaten Serang Dilepas, Pesan Bupati Ratu Zakiyah Jaga Akhlakul Karimah
392 Jemaah Calon Haji asal Kabupaten Serang Dilepas, Pesan Bupati Ratu Zakiyah Jaga Akhlakul Karimah
Lawan Intimidasi, Tim GWI Tolak Hapus Berita Dugaan Aliran Dana Proyek di Banten!
DPW LSM PERAK Gowa Soroti Dugaan Mark-up Proyek Kantor BPN, Nilai Kontrak Dinilai Janggal dan Melanggar Aturan
Dugaan Kriminalisasi Hukum, Masa Aksi Minta DPR Dan Kapolri Periksa & PTDH kan Kompol DK CS

Berita Terkait

Jumat, 24 April 2026 - 11:47 WIB

Skandal 64 Triliun: Proyek Kopdes Merah Putih Diduga Jadi Bancakan, Anggaran Fisik Disunat 50 Persen!

Jumat, 24 April 2026 - 08:14 WIB

Skandal Permainan Birokrasi di Lahat: SK Pemberhentian Sekdes Lubuk Layang Ilir Diduga Jadi Alat Pembungkaman Saksi Korupsi Dana Desa

Kamis, 23 April 2026 - 08:38 WIB

Dalam Waktu Dekat Gerakan KAWAN Menggelar UNRAS ,dan Laporan Adanya Dugaan Pelanggaran Wewenang dan Tindakan Pidana Korupsi di Dinas PUPR Banten ,Baik ke KPK dan Kejagung RI.

Kamis, 23 April 2026 - 07:58 WIB

BAP Tipu-tipu ala Polda Metro Jaya: Potret Hitam Penegakan Hukum di Negeri Pancasila

Selasa, 21 April 2026 - 23:45 WIB

Bupati Karo Hadiri Rapat Koordinasi Nasional Mitigasi Kekeringan Pertanian

Selasa, 21 April 2026 - 16:27 WIB

DPP LIPPI: Stop Framing Menyesatkan Terhadap Zulkifli Hasan, Narasi Negatif Itu adalah Hoaks

Minggu, 19 April 2026 - 17:13 WIB

Dukung Pembangunan Permukiman Hunian Vertikal dan Kota Satelit, Menteri Nusron: Siapkan Penyediaan Lahan di Berbagai Wilayah

Minggu, 19 April 2026 - 17:09 WIB

Ingin Mengembangkan Usaha? Pahami Proses Pengurusan KKPR Berikut Ini

Berita Terbaru